MediaMerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi gugatan praperadilan yang diajukan Bupati Nonaktif Cilacap Syamsul Auliya Rachman ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Permohonan praperadilan yang didaftarkan pada Rabu (3/6/2026) itu diajukan Syamsul demi menguji keabsahan statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan demi tunjangan hari raya (THR) Lebaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan pihaknya menghormati langkah hukum yang diambil tersangka, termasuk praperadilan oleh Syamsul.
“Sebagai bentuk penghormatan terhadap proses peradilan yang sedang berjalan, KPK melalui Biro Hukum akan menyiapkan seluruh bahan, dokumen, dan argumentasi hukum yang diperlukan demi menyikapi proses praperadilan tersebut,” kata Budi kepada wartawan, Senin (8/6/2026).
Dia meyakini bahwa seluruh tindakan penegakan hukum yang dilakukan KPK telah dilaksanakan bersama profesional, akuntabel, dan sesuai bersama koridor hukum yang berlaku.
“KPK tentukan bahwa seluruh aspek formil maupun materiil dalam proses penyidikan telah terpenuhi,” tegas Budi.
Menurut dia, mekanisme praperadilan merupakan instrumen hukum yang telah disediakan dalam sistem peradilan pidana Indonesia demi menguji aspek-aspek prosedural penegakan hukum.
Untuk itu, lanjut Budi, KPK akan mengikuti seluruh proses persidangan praperadilan bersama sikap terbuka, profesional, dan menghormati independensi hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
Semasih belumnya, KPK menetapkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman (AUL) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap Sadmoko Danardono (SAD) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa tengah tahun 2025-2026.
Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (13/3/2026).
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
