Dana Pemulihan Mulai Tersalurkan, Satgas PRR Dorong K/L dan Pemda Percepat Aksi

MediaMerdeka.com – Proses pemulihan permanen pada wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terus dipacu Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) Setelah berbagai layanan dasar kembali berfungsi dan kondisi darurat telah terlewati

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyebutkan pihak pemerintah telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp100,1 triliun demi periode 2026–2028. Anggaran tersebut akan digunakan demi mempercepat pemulihan berbagai sektor terdampak, mengawali dari infrastruktur dasar, perumahan, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat sekitar.

Berdasarkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028, kebutuhan anggaran tersebut akan direalisasikan secara bertahap, yakni Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028. Program pemulihan permanen tersebut melibatkan 33 keaparatur negara kementerianan dan lembaga sebagai pelaksana utama maupun pendukung.

Percepatan pelaksanaan program mengawali memperlihatkan perkembangan positif. Berdasarkan laporan perkembangan realisasi anggaran pada 17 Juni 2026, sesejumlah lima keaparatur negara kementerianan dan lembaga telah menyambut baik pagu anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi, yakni Keaparatur negara kementerianan Pekerjaan Umum, Keaparatur negara kementerianan Perhubungan, Keaparatur negara kementerianan Sosial, Keaparatur negara kementerianan Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara sejumlah keaparatur negara kementerianan dan lembaga lainnya masih menjalani proses evaluasi dan persetujuan di Keaparatur negara kementerianan Keuangan maupun penyelesaian administrasi internal.

“Ada lima yang telah dicairkan, artinya telah ditransfer. Yang lainnya sedang berproses di Keaparatur negara kementerianan Keuangan. Mudah-mudahan kita secepatnya. Tadi kami mohon dukungan dari ketua tim pengarah, anggota pengarah, dan juga Menteri Keuangan demi mempercepat proses pengajuan tersebut. Kalau telah ditransfer maka speed-nya akan kencang sekali,” ujar Tito saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR Pascabencana Sumatera di Kompleks Keaparatur negara kementerianan Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kamis (18/6/2026)

Sambil menunggu seluruh proses penganggaran keaparatur negara kementerianan dan lembaga rampung, Satgas PRR juga mendorong pihak pemerintah daerah demi mengoptimalkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun yang telah disalurkan pihak pemerintah pusat kepada seluruh daerah terdampak sejak awal Mei 2026.

Tambahan dukungan fiskal tersebut terdiri atas sekitar Rp1,6 triliun demi Aceh, Rp6,3 triliun demi Sumatera Utara, dan Rp2,6 triliun demi Sumatera Barat. Dana tersebut diharapkan dapat dalam waktu dekat digunakan demi mempercepat penanganan kebutuhan prioritas masyarakat sekitar, termasuk perbaikan infrastruktur dasar dan layanan publik yang masih membutuhkan penguatan pada tahap pemulihan permanen.

Selain melalui TKD, semangat gotong royong antardaerah juga terus menguat melalui skema hibah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama sejumlah kabupaten/kota telah menyalurkan bantuan keuangan kepada daerah terdampak di Aceh, sementara pihak pemerintah daerah di Sumatera Barat turut menyerahkan dukungan pembiayaan untuk wilayah yang merasakan dampak teramat berat.

Tito menegaskan percepatan pemulihan permanen membutuhkan gerak bersama seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, keaparatur negara kementerianan dan lembaga yang telah menyambut baik anggaran serta pihak pemerintah daerah yang telah memperoleh tambahan TKD diminta dalam waktu dekat mempercepat pelaksanaan program di lapangan agar manfaat pemulihan dapat dalam waktu dekat dirasakan masyarakat sekitar terdampak.