MediaMerdeka.com – Anomali terjadi pada sektor pangan pokok nasional. Di tengah laporan bahwa cadangan beras yang dikuasai pihak pemerintah pada saat ini berada di level tertinggi sepanjang sejarah, harga beras di tingkat konsumen justru terus bergerak merangkak naik .
Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menyoroti tajam ketidakselarasan antara melimpahnya pasokan dan realitas harga di pasar tradisional maupun ritel modern.
Menurut analisisnya, akar permasalahan ini dipicu oleh meroketnya harga gabah di tingkat petani yang jauh melampaui Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kondisi tersebut otomatis mengerek komponen biaya produksi beras hasil penggilingan .
“Amat sulit memperoleh gabah sesuai harga pembelian pihak pemerintah (HPP) Rp6.500/kg demi seluruh kualitas,” ungkap Khudori kepada awak media, Minggu (28/6/2026).
Harga Gabah Petani Meroket, Angka HET Beras Terancam Jebol
Berdasarkan kompilasi data Badan Pangan Nasional (Bapanas), rata-rata harga gabah di tingkat produsen secara nasional telah menyentuh Rp6.951 per kilogram (kg) pada awal Juni, dan kembali menanjak ke level Rp6.993 per kg pada 20 Juni 2026.
Di sejumlah wilayah lumbung padi bagaikan Lampung dan Jawa Timur , gejolak harga bahkan berada di kisaran Rp7.500 hingga Rp8.000 per kg.
Lonjakan harga bahan baku ini menempatkan para produsen dan penggilingan pada posisi dilematis. Sebagai informasi , formulasi Harga Eceran Tertinggi (HET) demi beras medium (Zona I) sebesar Rp13.500 per kg dan beras premium Rp14.900 per kg dihitung bersama asumsi harga gabah berada di patokan HPP Rp6.500 per kg.
“Ketika harga gabah makin mahal alias di atas HPP, beras hasil giling pun akan semakin mahal. Harga beras pun potensial melampaui HET,” tutur Khudori.
Dampak dari jepitan biaya ini mengawali dirasakan konsumen bersama semakin terbatasnya pasokan beras premium berbagai merek di jaringan swalayan atau ritel modern.
Para pengusaha khawatir terjerat penindakan dari Satgas Pangan apabila menjual di atas HET, namun di sisi lain mereka berisiko merasakan kerugian besar apabila dipaksa mengikuti batasan harga regulasi .
Kondisi ini diperparah oleh siklus penurunan produksi padi pasca-panen raya , yang memicu persaingan ketat dalam perburuan pasokan gabah.
Proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa produksi gabah kering giling (GKG) pada Juni 2026 diperkirakan melandai ke angka 4,05 juta ton, atau menyusut sekitar 18 persen dari performa Mei yang sempat menembus 4,94 juta ton GKG.
Di tengah menyusutnya panen , Perum Bulog dilaporkan masih bertindak agresif menyerap gabah lokal demi menuntaskan target cadangan beras pihak pemerintah (CBP) . Sejauh ini, realisasi serapan korporasi negara tersebut telah mengamankan sekitar 3,14 juta ton beras .
More Read
Kompetisi ketat antara Bulog dan pihak penggilingan swasta dalam memperebutkan gabah petani inilah yang menciptakan harga di lapangan sulit demi melandai , meskipun total cadangan beras yang dikelola Bulog pada saat ini telah menggunung hingga 5,2 juta ton.
Khudori menyarankan agar pihak pemerintah dalam waktu dekat mengambil langkah taktis bersama mempercepat intervensi penyaluran cadangan beras ke masyarakat sekitar.
Langkah ini dinilai krusial guna meredam laju kenaikan harga sekaligus mengantisipasi penurunan mutu komoditas akibat terlalu lama disimpan di gudang .
More Read
“Lebih dari itu, agar tak ada lagi ironi: harga beras terus naik dan penyumbang inflasi saat stok tinggi,” kata Khudori.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
