MediaMerdeka.com – Purbaya Yudhi Sadewa resmi dicopot Presiden Prabowo Subianto dari posisinya sebagai Menteri Keuangan. Suahasil Nazara yang merupakan Wakil Menteri Keuangan ditunjuk Prabowo menjadi penggantinya pada Senin (14/9/2026).
Ada cerita menarik dari proses pencopotan Purbaya ini. Sumber MediaMerdeka.com pada Senin (14/9/2026) yang mengetahui masalah tersebut menyebut bahwa sejumlah petinggi di Keaparatur negara kementerianan Keuangan disebut-sebut sebagai motor penggerak utama dari lengsernya mantan bos Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini.
Sumber itu menyebutkan kejadian ini terjadi usai Purbaya menjalankan mutasi besar-besaran terhadap ratusan aparatur negara di internal lingkungan Keaparatur negara kementerianan Keuangan pada Kamis (10/9/2025) pekan lalu. Terutama dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang memang tengah jadi sorotan lantaran ditemukan sejumlah masalah.
Langkah Purbaya ini ditentang oleh anak buahnya sendiri yakni Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama. Mereka disebut tidak suka bersama langkah yang diambil oleh Purbaya.
“Pak Bimo sendiri mengimbau para pegawai pajak demi tidak menghiraukan langkah Purbaya, dan mengimbau bekerja bagaikan biasanya saja,” katanya.
Langkah ini pun diikuti oleh sejumlah pegawai Kemenkeu termasuk ‘Geng SMI’ yang merujuk pada Sri Mulyani Indrawati. Mereka disebut ‘bersatu’ demi menciptakan tidak nyaman Purbaya.
“Ini seluruh bermula lantaran tidak ada kenyaman setelah Pak Purbaya menjalankan mutasi pada pekan lalu,” kata sumber itu.
Dia menyebutkan bahwa sejak awal masuk menjadi Menkeu pada 8 September 2025, Purbaya disebut berencana menghapus jejak-jejak Sri Mulyani dalam tubuh Keaparatur negara kementerianan Keuangan. Langkah itu dilakukan secara masif oleh Purbaya.
Bahkan bersama berani mencopot 2 Dirjen era SMI yakni mencopot Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu dan Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman yang merupakan orang dekat SMI.
Febrio Nathan Kacaribu merupakan salah satu aparatur negara Kemenkeu yang moncer di era Sri Mulyani. Pada 23 Mei 2025, dia ditunjuk Sri Mulyani sebagai Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal di Kemenkeu.
Sedangkan, Luky Alfirman ditunjuk Sri Mulyani sebagai Dirjen Anggaran pada Mei 2025, lantaran Isa Rachmatarwata, terjerat kasus korupsi Jiwasraya. Kedua aparatur negara ini dapat dibilang orang dekat SMI.
Bahkan, sumber itu menyebutkan kejadian pencopotan ini wajib menciptakan Wakil Menteri Keuangan kala itu Suahasil Nazara mengimbau maaf kepada Febrio dan Luky atas aksi Purbaya itu.
“Semua orang yang dekat bersama SMI mau dihilangkan oleh Purbaya, termasuk Pak Febrio dan Luky. Bahkan Pak Sua (Suahasil Nazara) wajib minta maaf kepada kedua orang ini,” kata Sumber itu.
Dia juga menyebutkan bahwa Suahasil sendiri pun berencana demi diganti oleh Purbaya namun langkah itu tidak dapat dilakukannya lantaran butuh Surat Keputusan Presiden.
Setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan, Suahasil masih belum menyerahkan sinyal bahwa akan membatalkan perombakan yang dilakukan Purbaya.
Ia menyebutkan keputusan mengenai mutasi tersebut akan dikaji berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan yang menjadi dasar pelantikannya.
“Nanti kita lihat, tapi pada hari semasih belumnya memang ada pelantikan pekan lalu, dan tentu nanti kita akan lihat pelantikan bagaikan apa, Keputusan Menteri Keuangannya bagaikan apa, dan kita akan tindak lanjuti dari situ,” kata Suahasil di Istana Negara, Senin (14/9/2026).
Saat ditanya apakah pencopotan Purbaya berkaitan bersama masalah internal Kemenkeu, Suahasil cuma menjawab singkat.
“Aman-aman saja,” ujarnya.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudistira menyaksikan persoalan koordinasi internal sebagai salah satu faktor penting di balik pergantian Purbaya.
Menurut Bhima, terdapat perbedaan pandangan antara Purbaya dan jajaran DJP, terutama terkait pergantian aparatur negara eselon II serta kebijakan penahanan restitusi pajak.
Restitusi yang awalnya ditahan demi pemeriksaan pada sektor sumber daya alam disebut lalu meluas ke sektor lain. Kondisi tersebut menciptakan seuntukan tersangka usaha tidak nyaman.
“Persoalan reshuffle Purbaya ini dimengawali dari koordinasi internal yang bermasalah,” kata Bhima kepada MediaMerdeka.com.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

