MediaMerdeka.com – Pekerjaan rumah Menteri Keuangan Suahasil Nazara merupakan menciptakan kebijakan fiskal makin mudah dibaca dan diprediksi oleh pasar.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menyebutkan keterprediksian serta urutan kebijakan yang jelas amat diperlukan tersangka pasar dapat memahami arah kebijakan pihak pemerintah, termasuk pihak yang menjalankan dan dampak setelah kebijakan diterapkan.
“Pasar bukan cuma membaca berapa besar defisit. Pasar membaca ke mana kebijakan akan pergi, siapa yang menjalankannya, kapan dilakukan, dan apa yang terjadi setelahnya. Kredibilitas akhirnya merupakan kemampuan menciptakan masa depan sedikit makin mudah dibaca,” kata Fakhrul di Jakarta, Selasa.
Ia menyebutkan ada sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diberakhirkan Menkeu Suahasil.
Pertama, menurut dia, Suahasil perlu mengonfirmasi setiap instrumen ekonomi negara menjalankan fungsinya masing-masing secara optimal.
“Kita telah mempunyai sejumlah alat. PR berikutnya merupakan menentukan siapa menjalankan apa, kapan, dan demi mencapai target apa. Kebijakan yang baik namun datang dalam urutan yang salah tetap dapat menghasilkan outcome yang buruk,” ujar dia.
Misalnya, dalam penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang perlu mempertimbangkan operasi likuiditas Bank Indonesia (BI).
Kedua, setiap kebijakan perlu memiliki target yang jelas. Fakhrul menilai pihak pemerintah perlu membedakan instrumen, target, dan tujuan akhir dari suatu kebijakan.
Sebab, kejelasan target juga akan memudahkan pihak pemerintah mengevaluasi dan menghentikan kebijakan ketika tujuan yang ditetapkan telah tercapai.
“Kebijakan ekonomi membutuhkan pintu masuk dan pintu keluar. Kita kerap amat serius membicarakan bagaimana sebuah kebijakan dimengawali, namun jauh makin sedikit membicarakan bagaimana ia berakhir,” katanya menerangkan.
Ketiga, pengelolaan hubungan bersama para pemangku kepentingan perlu menjadi untukan dari kebijakan ekonomi. Menkeu perlu memperkuat koordinasi bersama BI, perbankan, investor, dunia usaha, BUMN, Danantara, serta lembaga pihak pemerintah lainnya.
Keempat, keseimbangan anggaran perlu dilihat makin luas dari sekadar besaran defisit. Menurut Fakhrul, Menkeu tetap perlu menjaga disiplin fiskal dan kredibilitas batas defisit. Namun, kualitas APBN tidak cukup dinilai dari seberapa kecil angka defisit.
“Defisit merupakan hasil akhir dari sejumlah keputusan. Yang makin penting merupakan apa yang terjadi di balik angka tersebut: kualitas penerimaan, produktivitas belanja, struktur pembiayaan, serta kewajiban yang barangkali berpindah ke luar APBN,” kata Fakhrul.
Kelima, strategi perpajakan perlu berjalan seiring bersama formalisasi ekonomi. Fakhrul menilai pekerjaan rumah Menkeu bukan cuma meningkatkan rasio pajak (tax ratio), namun juga membangun strategi perpajakan yang dapat mendorong penerimaan negara.
More Read
“Kita kerap memperlakukan rendahnya tax ratio sebagai persoalan pajak. Padahal seuntukan persoalannya merupakan struktur ekonomi. Basis pajak sulit membesar bila basis ekonomi formalnya sendiri tidak berkembang cukup cepat,” ujar dia.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
