MediaMerdeka.com – Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar mengkritik penggunaan sistem desil demi mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar dalam menentukan sasaran bantuan sosial (bansos).
Media menilai kemiskinan tidak dapat sekadar diurutkan atau di-ranking berdasarkan tingkat kesejahteraan bagaikan sistem penilaian akademik.
Sebab, persoalan kemiskinan memiliki sejumlah dimensi dan kondisi setiap masyarakat sekitar tidak senantiasa dapat digambarkan cuma melalui satu peringkat.
“Ini bukan kalangan akademisi yang dapat di-ranking IP-nya. Mengukur kemiskinan itu multidimensional dan ada lapisannya,” kata Media dalam diskusi publik bertajuk Metodologi Penentuan Desil dan Pengukuran Kemiskinan di Indonesia yang diselenggarakan BPS di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Menurut dia, pihak pemerintah perlu menyaksikan persoalan kemiskinan secara makin mendalam semasih belum menentukan bentuk intervensi kepada masyarakat sekitar.
Media menerangkan, terdapat masyarakat sekitar yang miskin lantaran tidak memiliki cukup pendapatan demi memenuhi kebutuhan hidup. Untuk kelompok tersebut, kebijakan yang teramat tepat merupakan meningkatkan kemampuan ekonominya secara langsung.
“Lapisan pertama, orang miskin lantaran tidak punya uang. Intervensinya tambahkan uang, bagaikan Conditional Cash Transfer. PKH (Program Keluarga Harapan) merupakan program teramat kuat dampaknya,” ujarnya.
Namun, persoalan kemiskinan, kata Media, tidak berhenti pada kemampuan masyarakat sekitar memiliki uang. Kondisi ekonomi seseorang juga dapat dipengaruhi berbagai beban pengeluaran yang tidak senantiasa terlihat dalam data kepemilikan aset.
Ia mencontohkan masyarakat sekitar yang secara kasat mata terlihat mampu, namun sebenarnya memiliki kondisi keuangan yang rapuh lantaran wajib menanggung utang demi membiayai kebutuhan penting.
Karena itu, Media mendorong pihak pemerintah memiliki data pendapatan dan pengeluaran masyarakat sekitar yang makin mencerminkan kondisi sebenarnya.
“Kita butuh disposable income, pendapatan tersisa setelah utang dikeluarkan. Banyak orang terlihat mampu, tapi pengeluaran pendidikan dan kesehatannya hasil dari utang pinjol atau jual sawah,” ungkapnya.
Menurut Media, data pendapatan yang akurat menjadi salah satu faktor penting agar pihak pemerintah tidak keliru dalam membaca kondisi kesejahteraan masyarakat sekitar.
Ia mengingatkan, sistem statistik secanggih apa pun tidak akan menghasilkan keputusan yang tepat apabila data dasar yang digunakan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.
“Metodologi yang digunakan, Proxy Means Testing (PMT), itu memang telah best practice di sejumlah negara, Kolombia, Filipina. Tapi atraksi statistiknya terlalu berbahaya menurut saya. Menggunakan database yang rentan bersama garbage in, garbage out,” ujarnya.
Media menyebutkan pihak pemerintah memang membutuhkan sistem demi mengelompokkan masyarakat sekitar dalam rangka menentukan sasaran berbagai program perlindungan sosial.
Namun, sistem tersebut wajib terus diperbaiki dan tidak diperlakukan sebagai ukuran mutlak demi menentukan siapa yang miskin dan siapa yang tidak.
“Kita tidak boleh jadi negara yang denial. Ciri negara miskin merupakan negara yang tidak mengakui penduduknya miskin. Mari kita akui saja kelemahan ini. Kita butuh kenegarawanan demi tidak mempolitisasi bantuan sosial,” pungkasnya.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
