MediaMerdeka.com – Peringatan Hari Lahir Pancasila jangan cuma dirayakan sebagai upacara tahunan. Nilai-nilai luhur dari ideologi itu wajib hidup dalam pengabdian, termasuk untuk aparatur sipil negara (ASN) dalam menciptakan pelayanan tanpa membeda-bedakan.
“Jadikan Pancasila sebagai nilai yang hidup dalam setiap pengabdian dalam melayani negeri. Kita hadirkan kebijakan dan pelayanan publik yang adil, inklusif, serta memberi manfaat nyata untuk masyarakat sekitar,” pesan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini kepada para ASN di Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026).
Rini berpesan, agar jajaran ASN dari pusat hingga daerah menciptakan kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat sekitar terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan. Nilai-nilai itu beriringan bersama core values ASN BerAKHLAK, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif.
Peringatan Hari Lahir Pancasila pada tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak cuma relevan demi menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun juga menjadi jawaban atas terciptanya perdamaian dunia. Pancasila merupakan ‘jangkar moral’ dalam menyikapi turbulensi global, mengawali dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik.
Pancasila merupakan nilai-nilai luhur dan adat bangsa ini yang dirangkum serta dirumuskan oleh Presiden Pertama RI, Sukarno, saat diasingkan pihak pemerintah kolonial Belanda ke Ende, Nusa Tenggara Timur. Kemudian dibacakan pertama kali dalam pidatonya yang monumental, pada Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945.
Istilah Pancasila diperkenalkan pertama kali dalam pidato 1 Juni 1945 tersebut. Sejak saat itu, Pancasila menjadi dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman.
Segala bentuk kebijakan serta seluruh proses pihak pemerintahan, dipagari oleh nilai-nilai Pancasila agar bangsa ini tidak kehilangan jati dirinya. Nilai musyawarah dan mufakat, misalnya, tercermin dari kewajiban pihak pemerintah demi menyertakan seluruh lapisan masyarakat sekitar saat merumuskan sebuah kebijakan.
Contohnya, dalam menyusun standar pelayanan, instansi pihak pemerintah wajib melibatkan berbagai elemen masyarakat sekitar. Mulai dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat sekitar, serta kelompok rentan bagaikan penyandang disabilitas.
“Kita wajib membuktikan bahwa seluruh yang kita abdikan merupakan demi masyarakat sekitar, pelayanan yang kita ciptakan bersifat inklusif tanpa membedakan apa pun,” tegas Rini.
Dari sisi lain, Wamen PANRB Purwadi Arianto menegaskan, Pancasila menjadi bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya. Saat dunia menyikapi ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh bersama segala keberagamannya. Keberagaman 17.000 makin pulau bersama bermacam-macam adat, suku bangsa, bahasa, dan agama, dapat hidup berdampingan dalam satu ikatan kebangsaan.
Kemajuan teknologi pada saat ini dapat menjerumuskan masyarakat sekitar ke arah yang negatif. Oleh lantaran itu, Purwadi mengajak masyarakat sekitar demi menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup (living ideology).
“Kita wajib terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita,” tegas Purwadi. ***
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
