MediaMerdeka.com – Istana menindaklanjuti temuan dugaan jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, proses audit internal tengah dilakukan.
Hal itu dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat menanggapi pertanyaan wartawan usai konferensi pers terkait pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.
“Semua sedang dalam proses audit internal,” kata Pras di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kekepala negaraan Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Pras menyampaikan proses audit terhadap temuan dugaan jual beli titik SPPG merupakan untukan dari evaluasi yang terus-menerus dilakukan pihak pemerintah.
“Itu merupakan untukan dari, sekali lagi kami sampaikan, untukan dari monitoring dan evaluasi terus menerus yang kita lakukan, lantaran kita memang menghendaki Badan Gizi Nasional dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebaik-baiknya,” kata Pras.
Dugaan Jual Beli Titik
Kepala Staf Kekepala negaraan Dudung Abdurrachman berencana menjalankan inspeksi mendadak (sidak) demi mencari tahu secara langsung ketimpangan yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dudung menyadari bahwa program prioritas tersebut tengah menjadi sorotan. Ia ingin turun langsung ke lapangan demi mengonfirmasi ada atau tidaknya penyelewengan.
“Artinya bahwa yang kini kita sedang booming ini masalah MBG (Makan Bergizi Gratis). Tadi saya diskusi sejumlah hal-hal yang terjadi ketimpangan-ketimpangan dan nanti akan saya sidak,” ujar Dudung usai menyambut baik Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
“Tentunya ini bersama sejumlah tim dari keaparatur negara kementerianan dan bila misalnya kita ketahui dan betul-betul terbukti, saya tidak akan segan-segan demi expose secara langsung,” kata Dudung.
Dudung menyebutkan pertemuannya bersama pimpinan KPK dilakukan dalam rangka membahas Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
Ia menyebutkan sejumlah keaparatur negara kementerianan dan lembaga yang terlibat, mengawali dari Bappenas, KPK, Keaparatur negara kementerianan Dalam Negeri, KSP, hingga Keaparatur negara kementerianan PAN-RB. Saat ini, juga tengah dirancang usulan keterlibatan Keaparatur negara kementerianan Keuangan dan BPKP.
“Dan ini, Perpres ini biasanya per satu tahun itu dua kali kita lapor ke Presiden. Saya yakin bersama beliau, Bapak Presiden, begitu semangatnya membasmi korupsi, maling-maling, saya yakin beliau akan concern bersama hal-hal bagaikan ini,” kata Dudung.
Terkait rencana sidak mengenai program MBG, Dudung menegaskan langkah tersebut dilakukan demi mencegah pihak-pihak yang ingin memanfaatkan pelaksanaan program demi kepentingan pribadi.
“Dan saya akan sampaikan nanti apa yang menjadi temuan nanti di lapangan, berakibat tidak ada pemanfaatan-pemanfaatan yang cuma lalu dimanfaatkan oleh kelompok perorangan,” kata Dudung.
More Read
“Banyak saya dapat laporan-laporan, namun saya bila masih belum terjun di lapangan saya tidak mau akan menyampaikan apa temuannya. Nanti tunggu nanti saya akan secepatnya saya ke lapangan,” tutur Dudung.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
