MediaMerdeka.com – Pembentukan Keaparatur negara kementerianan Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dinilai dapat menjadi peluang demi mempercepat investasi industri pengolahan dan transisi energi. Namun, keaparatur negara kementerianan baru di bawah Bahlil Lahadalia tersebut dituntut tidak sekadar menambah struktur birokrasi.
Guru Besar sekaligus pakar energi Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof. Muhammad Bachtiar Nappu menyebutkan ukuran kesuksesan Kemenko wajib terlihat dari kemampuan menghilangkan berbagai hambatan investasi yang selama ini tersebar di sejumlah keaparatur negara kementerianan dan lembaga.
“Pada dasarnya, hilirisasi bukan cuma soal membangun smelter atau pabrik. Hilirisasi membutuhkan sebuah ekosistem,” kata Bachtiar, Selasa (6/10/2026).
Menurut dia, ekosistem tersebut mencakup ketentuan bahan baku, energi, infrastruktur, pembiayaan, teknologi, tenaga kerja, regulasi hingga akses pasar. Selama ini investor masih dapat menyikapi masalah ketika izin telah diperoleh namun bahan baku, listrik, atau jaringan transmisi masih belum siap.
Karena itu, Kemenko perlu mengonfirmasi seluruh rantai kebijakan berjalan selaras. Bachtiar menegaskan kesuksesan tidak semestinya diukur dari sejumlahnya rapat koordinasi, melainkan dari jumlah hambatan investasi yang sukses dihapus dan semakin singkatnya waktu proyek hingga mencapai financial close.
“Kalau investor masih wajib berkeliling dari satu institusi ke institusi lain dan dari satu keaparatur negara kementerianan ke keaparatur negara kementerianan lain, itu bukan menyelesaikan persoalan, namun justru menambah persoalan,” ujarnya.
Bachtiar juga menilai program PLTS 100 GWp dapat dikaitkan langsung bersama kebutuhan industri. Kawasan industri dapat dijadikan pusat permintaan energi bersih yang ditopang jaringan transmisi, penyimpanan energi, dan pembangkit pendukung.
Menurutnya, energi terbarukan bukan cuma berkaitan bersama pengurangan emisi, namun juga dapat menjadi faktor daya saing industri. Pasokan energi bersih berpotensi mendukung produksi low-carbon nickel, low-carbon steel, hingga low-carbon aluminium yang semakin dibutuhkan pasar global.
Senada, Direktur INDEF Green Transition Initiative Imaduddin Abdullah menilai pembentukan Kemenko menjadi peluang demi menyatukan kebijakan transisi energi dan hilirisasi yang selama ini melibatkan sejumlah lembaga.
Menurut Imaduddin, program PLTS 100 GWp membutuhkan sinkronisasi kebijakan industri, energi, tata ruang, infrastruktur dan investasi. Hal serupa berlaku demi hilirisasi yang membutuhkan ketentuan mengawali dari perizinan, bahan baku, pembangunan pabrik, energi hingga pasar.
“Ketika satu mata rantai tertinggal, manfaatnya pun tidak optimal. Oleh dikarenakan itu, peran keaparatur negara kementerianan koordinator sebagai orkestrator kebijakan menjadi penting,” kata Imaduddin.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
