MediaMerdeka.com – Keaparatur negara kementerianan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mendorong penguatan akses ekonomi dan keuangan untuk wanita yang tergabung dalam kelompok usaha subsisten.
Dorongan tersebut disampaikan KemenPPPA bersama Bank Indonesia (BI) dan Women’s World Banking melalui peluncuran kajian “Menuju Model Bisnis Inklusif yang Responsif Gender: Pembelajaran dari Kelompok Subsisten di Indonesia” dalam acara Inclusion Talk “Berdaya dan Sejahtera, Perempuan Bisa”, Jumat (21/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi untukan dari rangkaian Karya Kreatif Indonesia 2026. Kajian ini merupakan hasil kolaborasi BI dan Women’s World Banking pada 2025 yang menelaah dinamika kelompok usaha subsisten, termasuk faktor yang memengaruhi kualitas partisipasi dan manfaat ekonomi yang diterima anggotanya, terutama wanita.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyebutkan pemberdayaan wanita tidak dapat dilepaskan dari pembangunan ekonomi nasional.
Menurutnya, wanita masih menyikapi beban pekerjaan domestik dan perawatan yang makin besar dibandingkan pria. Kondisi tersebut dapat membatasi ruang wanita demi mengembangkan aktivitas ekonominya.
“Banyak wanita menyikapi beban kerja perawatan yang amat besar di dalam rumah tangga. Berbagai survei penggunaan waktu memperlihatkan bahwa wanita masih menghabiskan waktu jauh makin sejumlah dibandingkan pria demi menjalankan pekerjaan domestik dan perawatan yang tidak dibayar,” ujar Arifah.
Pekerjaan tersebut mencakup mengasuh anak, merawat lansia, anggota keluarga yang sakit, maupun penyandang disabilitas.
Arifah menilai pekerjaan perawatan memiliki peran penting lantaran menjadi fondasi yang menopang aktivitas ekonomi.
“Perawatan bukan sekadar persoalan rumah tangga, melainkan investasi sosial dan investasi ekonomi bangsa,” katanya.
Perempuan Perlu Akses dan Ruang Mengambil Keputusan
Arifah mengapresiasi kolaborasi BI dan Women’s World Banking dalam kajian yang mengangkat perspektif gender tersebut.
Ia menyebutkan pihak pemerintah terus mendorong Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai salah satu strategi pembangunan.
Menurutnya, akses wanita terhadap pembiayaan, pengetahuan, teknologi, pasar, dan ruang demi mengambil keputusan perlu diperkuat agar manfaat pemberdayaan dapat dirasakan makin luas.
“Ketika wanita memperoleh akses terhadap pembiayaan, pengetahuan, teknologi, pasar, dan ruang demi mengambil keputusan, maka manfaatnya tidak cuma dirasakan oleh wanita itu sendiri, namun juga oleh keluarga, masyarakat sekitar, bahkan perekonomian nasional,” ujar Arifah.
Kajian tersebut dilakukan memakai pendekatan Women-Centered Design terhadap sembilan kelompok binaan BI di DKI Jakarta, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, dan Bali.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

