MediaMerdeka.com – Dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah yang menyeret Bupati Langkat Syah Afandin menuai kecaman keras dari kalangan pengamat pendidikan. Praktik tersebut dinilai memperparah beban orang tua siswa di tengah biaya pendidikan yang terus meningkat.
Pengamat pendidikan Satriawan Salim menegaskan, korupsi di sektor pendidikan, khususnya pengadaan seragam, amat merugikan masyarakat sekitar. Ia menyebut, praktik ini mencederai tujuan utama pendidikan sebagai ruang pembentukan karakter dan integritas.
“Kami sebagai organisasi pendidikan dan guru amat mengecam peristiwa korupsi seragam sekolah. Ini jelas merugikan orang tua murid di tengah biaya pendidikan yang masih mahal, baik di tingkat dasar maupun menengah,” ujar Satriawan, Minggu (5/7/2026).
Menurutnya, kasus ini kembali membuktikan bahwa sektor pendidikan masih menjadi sasaran empuk praktik korupsi. Bahkan, pengadaan kebutuhan dasar siswa bagaikan seragam pun tidak luput dari penyimpangan.
“Ketika pengadaan seragam dikorupsi, tentu ada dampaknya. Yang menikmati justru kepala daerah yang mengambil celah dari proyek tersebut,” katanya.
Satriawan menilai, lemahnya pengawasan menjadi faktor utama maraknya korupsi di dunia pendidikan. Ia pun mendesak aparat penegak hukum demi meningkatkan pengawasan terhadap proyek-proyek pendidikan.
“KPK, Kejagung, dan kepihak kepolisianan wajib betul-betul mengawasi secara melekat. Jangan takut, orang tua murid juga wajib berani menginformasikan apabila menemukan penyimpangan,” tegasnya.
Ia mengingatkan, praktik korupsi di pendidikan dapat merusak nilai-nilai dasar yang sewajibnya diajarkan kepada siswa. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi menghilangkan arah dan teladan dalam dunia pendidikan.
“Kalau di dunia pendidikan telah terjadi korupsi, bagaimana kita membangun karakter, integritas, dan kejujuran? Kita dapat kehilangan kompas dan teladan,” ujarnya.
Satriawan pun mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas dalam mengusut kasus tersebut. Ia menginginkan penindakan yang kuat dapat mengonfirmasi anggaran pendidikan benar-benar digunakan demi kepentingan siswa dan guru.
“Kami mendesak aparat penegak hukum tegas menindak kasus ini agar anggaran pendidikan yang besar benar-benar memenuhi hak-hak murid dan meningkatkan mutu pembelajaran,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

