MediaMerdeka.com – Indonesia berpotensi menyikapi persoalan kemiskinan yang makin besar pada 2027. Ekonom senior Prof. Ferry Latuhihin membeberkan, ukuran kemiskinan berdasarkan pengeluaran yang digunakan Bank Dunia memperlihatkan kondisi yang jauh makin buruk dibandingkan data resmi pihak pemerintah.
Ferry menyampaikan hal tersebut melalui kanal YouTube Ferry Latuhihin yang dilihat pada Rabu (9/9/2026). Ia menegaskan, angka yang digunakan Bank Dunia memiliki pendekatan berbeda bersama ukuran kemiskinan yang selama ini dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut Ferry, berdasarkan ukuran pengeluaran Bank Dunia, sesejumlah 64% penduduk Indonesia masuk dalam kategori miskin. Angka tersebut jauh di atas tingkat kemiskinan yang tercatat dalam data BPS.
“Menurut World Bank tahun depan, Indonesia ini menjadi negara termiskin di dunia di dalam kelasnya sebagai middle income class,” ujar Ferry.
Ia menerangkan bahwa ukuran Bank Dunia tersebut memakai indikator pengeluaran masyarakat sekitar. Dengan pendekatan ini, proporsi penduduk yang dianggap miskin menjadi jauh makin besar.
“Ini ukuran World Bank, yakni pengeluaran. 64% dari total penduduk kita di mata World Bank itu tergolong miskin,” katanya.
Ferry lalu membandingkan angka tersebut bersama data BPS. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin Indonesia berada di kisaran 8% hingga 9%.
“Sedangkan di dalam data, bukan, di dalam data menurut BPS, jumlah orang miskin di Indonesia itu cuma 8 sampai 9%. Tapi ini bedanya jauh sekali bersama data daripada World Bank, yakni 64% dari total penduduk kita itu tergolong miskin,” tuturnya.
Perbedaan tajam antara angka kemiskinan BPS dan ukuran Bank Dunia tersebut memperlihatkan adanya persoalan dalam menyaksikan kondisi ekonomi masyarakat sekitar cuma dari satu indikator.
Ferry menilai ukuran berbasis pengeluaran perlu diperhatikan lantaran dapat menyerahkan gambaran berbeda mengenai kemampuan masyarakat sekitar memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Coba bayangkan, Baraya. Dan itu memang kita lihat dari keadaan sehari-hari, kok, ya,” ungkapnya.
Menurut dia, kondisi tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari struktur pendapatan dan pekerjaan masyarakat sekitar Indonesia. Besarnya jumlah pekerja yang tidak memiliki pekerjaan formal menjadi salah satu persoalan yang perlu dicermati.
Ferry menyebut cuma sekitar 40% tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor formal. Sementara sekitar 60% lainnya berada di sektor informal.
“Kalau memang itu dapat dibenarkan, barangkali kita dapat pakai data setelah itu itu bahwa buruh atau tenaga total dari tenaga kerja kita yang bekerja di sektor formal itu cuma 40%, Baraya. 60% itu berada di sektor informal,” pungkasnya.
More Read
Dominasi sektor informal tersebut menjadi tantangan serius untuk perekonomian Indonesia. Pekerja informal umumnya memiliki pendapatan yang makin rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi berakibat kemampuan belanja masyarakat sekitar dapat ikut tertekan.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
