MediaMerdeka.com – Iran membatasi izin lintas bebas di Selat Hormuz cuma selama 60 hari demi mendesak kepatuhan Amerika Serikat terhadap memorandum terbaru. Langkah tegas ini diambil setelah rentetan serangan lintas batas mengancam stabilitas geopolitik di Timur Tengah.
Negara pimpinan Masoud Pezeshkian ini menepis tunduk pada tekanan militer maupun ekonomi Barat dalam mempertahankan jalur maritim vital tersebut. Jalur perdagangan energi dunia kini berada di ambang ketidaktentuan baru akibat tenggat waktu yang ketat.
Ketua Parlemen sekaligus negosiator utama Iran, Mohammad Bagher Qalibaf, menegaskan posisi geopolitik negaranya yang tidak dapat diganggu gugat. Penguasaan penuh atas jalur navigasi global tersebut menjadi kartu as Teheran dalam bernegosiasi.
“Iran dalam kondisi apa pun tidak akan melepaskan hak-haknya di Selat Hormuz,” ujar Qalibaf dalam wawancara televisi di saluran Telegram miliknya, dikutip dari Anadolu, Rabu (1/7/2026).
Teheran menilai bentrokan militer yang melibatkan pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah masih belum lama ini sebagai pelanggaran fatal. Pelanggaran tersebut mencederai komitmen awal pemulihan perdamaian yang disepakati kedua belah pihak.
“Dalam pelanggaran gencatan senjata terbaru, pangkalan AS di Bahrain dan Kuwait menjadi sasaran,” kata Qalibaf.
Pihak Iran menegaskan kesiapan penuh demi menyikapi skenario terburuk apabila jalur diplomasi tidak membuahkan hasil nyata. Penguatan militer di sepanjang pantai terus dilakukan sebagai antisipasi terhadap provokasi susulan.
“Proses ini memperlihatkan bahwa kami serius dalam menerapkan memorandum; kami berdua terlibat dalam dialog, and apabila mereka tidak memenuhi komitmen mereka dalam pembicaraan, kami siap demi perang,” tambah Qalibaf.
Di balik ancaman militer tersebut, kesepakatan diplomatik ini mengangkut dampak positif untuk penurunan intensitas konflik di wilayah sekutu. Agresi militer di Lebanon dilaporkan mereda secara signifikan setelah dokumen elektronik ditandatangani.
“Di bidang diplomasi, kami juga berupaya melanjutkan pembicaraan demi menerapkan 5 syarat yang sewajibnya dalam waktu dekat dilaksanakan setelah penandatanganan memorandum, atau yang proses implementasinya sewajibnya telah dimengawali,” jelas Qalibaf.
Memorandum ini juga membuka sumbatan finansial luar biasa untuk perekonomian Teheran yang lama terisolasi. Akses terhadap dana miliaran dolar kini mengawali terbuka secara bertahap demi kebutuhan domestik.
“Berdasarkan memorandum tersebut, dari total aset kami sebesar 24 miliar dolar AS di berbagai negara, 12 miliar dolar AS akan tersedia untuk bank sentral berakibat dapat membeli barang apa pun yang dibutuhkannya, bersama harga berapa pun dan dalam mata uang apa pun di seluruh dunia,” ungkap Qalibaf.
Pemulihan sektor energi langsung terlihat dari lonjakan volume ekspor minyak mentah yang melintasi pasar internasional. Teheran kini menikmati posisi tawar yang jauh makin kuat dalam menentukan harga komoditas utamanya.
Qalibaf juga menegaskan bahwa sanksi terkait minyak telah dicabut, serta mengklaim Iran kini menjual minyaknya 20 persen makin mahal. Lonjakan pendapatan ini menjadi angin segar untuk stabilitas ekonomi dalam negeri mereka.
“Sejak blokade laut dicabut, kami telah mengekspor makin dari 40 juta barel minyak,” tutur Qalibaf.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

