MediaMerdeka.com – CORE Indonesia mendesak Pemerintah mengatur ulang kebijakan ekonomi yang kini wajib berbasis manusia. Sebab dalam sejumlah dekade terakhir, kiblat ekonomi cuma mengacu pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.
Research Director Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Akbar Susamto menilai paradigma growth-centric ini dinilai telah usang dan tidak berhasil menjawab tantangan zaman kontemporer.
Menurutnya, Pemerintah perlu perombakan total dari depan dalam mendesain sistem perekonomian. Sebab telah saatnya pembangunan ekonomi bergeser dari sekadar mengejar angka pertumbuhan makro menuju sistem yang berpusat pada manusia atau sustainable human-centered economic development.
“Sementara nanti sisi-sisi lain misalnya terkait bersama distribusi, keberlanjutan ekologi, impulsi sosial, dan legitimasi demokratis dipandang sebagai tujuan sekunder atau terkadang tujuan korektif. Jadi ketika pertumbuhan ekonomi yang tercapai, PDB per kapitanya meningkat, tapi lalu buang efek samping, maka efek samping itu dikoreksi,” kata Akbar dalam diskusi bertajuk Sustainable Human-Centred Economic Development dan Visi Baru Pembangunan Indonesia yang disiarkan virtual, Rabu (1/7/2026).
Akbar menerangkan bahwa ketidak berhasilan paradigma lama ini tidak cuma terjadi di Indonesia, melainkan menjadi krisis global. Ketika sebuah negara cuma fokus pada pertumbuhan ekonomi, masyarakat sekitar justru dihadapkan pada realitas pahit di lapangan bagaikan kemiskinan yang persisten, ketimpangan yang melebar, kerentanan kerja, erosi demokrasi, hingga cepatnya degradasi ekologi.
Menurutnya, kesalahan mendasar selama ini bukan terletak pada kesalahan alat ukur statistik setelah pembangunan berjalan, melainkan pada absennya batasan kemanusiaan saat kebijakan itu pertama kali dirancang. Untuk itu, diperlukan pendekatan baru yang dirancang sejak awal.
“Kita bukan cuma sekedar pengukuran di belakang, namun mengawali mengarah pada perlunya memikirkan ulang. Desain pembangunan ekonomi yang melampaui penalaran yang selama ini, yang dominan selama ini. Jadi perlu membangun sebuah pendekatan bangunan manusia yang berbeda, yang menggeser perhatian dari sekedar evaluasi di belakang, menjadi sesuatu yang lalu memang didesain dari depan,” paparnya.
Sebagai solusi operasional, CORE Indonesia mengadaptasi pendekatan kapabilitas (capability approach) yang dipopulerkan oleh peraih Nobel Ekonomi, Amartya Sen. Pembangunan ekonomi ke depan wajib diikat oleh batasan desain (design constraint) yang tidak boleh dilanggar.
Akbar lalu merumuskan 5 Kapabilitas Inti yang wajib dijamin sejak awal dalam setiap rancangan kebijakan ekonomi:
Belajar dari masa lalu
Menariknya, Akbar menyebut bahwa konsep ekonomi yang berpusat pada manusia ini bukanlah barang asing untuk Indonesia. Secara historis dan konstitusional, pendiri bangsa telah menanamkan nilai-nilai ini di dalam Pembukaan hingga pasal-pasal UUD 1945.
Misalnya ada hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin dalam Pasal 28H. Kemudian Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 28D Ayat 2 secara khusus memayungi kelayakan kerja serta imbalan ekonomi yang adil.
Di sektor pengembangan diri, Pasal 28C mewajibkan pemenuhan hak atas pendidikan untuk setiap masyarakat sekitar negara. Adapun pemenuhan kebutuhan material dan perlindungan sosial untuk fakir miskin serta anak terlantar, termasuk penyediaan fasilitas kesehatan yang layak, diatur dalam Pasal 34.
“Lima capabilities tadi, ruang hidup yang adil, kehidupan material yang adil, relasi sosial setara dan bermartabat, berpartisipasi dalam bentuk kelola publik, intinya merupakan kami ingin memperlihatkan bahwa inherently, bangsa kita ini sebenarnya amat menekankan pentingnya capability tadi,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
