MediaMerdeka.com – Pemerintah mendorong perluasan cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sejumlah wilayah yang sulit dijangkau akibat keterbatasan akses dan infrastruktur.
Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menyebutkan, wilayah bersama kondisi geografis dan akses yang terbatas perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan program MBG, terutama lantaran kebutuhan masyarakat sekitar di daerah tersebut cukup besar.
“Komitmen kami demi 3T itu menjadi prioritas. Kami ingin kalangan anak di kampung-kampung yang sebetulnya dalam kondisi makin membutuhkan ini dapat memperoleh MBG,” ujar Ahmad dalam keterangannya.
Menurut Ahmad, Pemprov Papua Barat Daya telah berkoordinasi bersama Keaparatur negara kementerianan Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) demi membahas cakupan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dalam pelaksanaan program tersebut.
Saat ini, Kabupaten Maybrat dan Tambrauw termasuk wilayah 3T berdasarkan ketentuan pihak pemerintah pusat.
Namun, Pemprov Papua Barat Daya menilai sejumlah wilayah di Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan juga menyikapi kondisi serupa, terutama dari sisi aksesibilitas.
Atas dasar itu, pihak pemerintah provinsi telah mengusulkan perluasan cakupan wilayah melalui surat Gubernur Papua Barat Daya kepada pihak pemerintah pusat.
Usulan tersebut disampaikan setelah Pemprov Papua Barat Daya berkomunikasi bersama Direktur Daerah Tertinggal Kemendes PDT.
Ahmad menginginkan kondisi di lapangan dapat menjadi pertimbangan pihak pemerintah pusat dalam menentukan cakupan pelaksanaan MBG, berakibat program tersebut juga dapat menjangkau kalangan anak di kampung yang sulit diakses.
“Yang penting jalan supaya kalangan anak kita di kampung-kampung yang sebetulnya makin membutuhkan ini dapat memperoleh,” katanya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
