Purbaya Mau Bentuk Tim Khusus di Kemenkeu Gegara Sering Lupa Pantau Kebijakan

MediaMerdeka.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mau membentuk tim khusus di Keaparatur negara kementerianan Keuangan (Kemenkeu) demi memantau seberapa jauh kebijakan yang telah dijalankan.

Menkeu Purbaya awalnya mengeluhkan soal para aparatur negara Kemenkeu yang tidak menyerahkan informasi terbaru soal kebijakan yang telah dia berikan. Ia lalu mengakui bila dirinya ternyata juga lupa demi memonitor progres kebijakan tersebut.

“Saya kerap tuh, disuruh ini, ‘Siap pak siap pak’. Seminggu enggak balik, dua minggu enggak balik, sampai sebulan enggak balik-balik, enggak ada update ke saya. Sepertinya kebiasaan kita merupakan, bila bosnya ngasih tau perintah, habis itu lupa. Eh benar ternyata saya lupa,” katanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Jumat (11/9/2026).

Berangkat dari sana, Purbaya akan membentuk tim khusus yang bertugas memantau kebijakan yang telah dia perintahkan. Tim ini akan berisi staf ahli, staf khusus, hingga para aparatur negara eselon I Kemenkeu.

“Jadi ke depan, saya akan membentuk tim khusus yang memonitor perintah saya apa aja, dan saya akan untuk-untuk staf ahli, staf khusus, dan eselon I demi memonitor berbagai setiap kebijakan yang sedang kita ambil,” beber dia.

Lebih lagi belakangan Purbaya ini sejumlah kali kerap bertemu berbagai pihak mengawali dari Keaparatur negara kementerianan Koperasi, BPI Danantara, BP BUMN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Keaparatur negara kementerianan Perdagangan (Kemendag), dan lain sebagainya.

Untuk pada saat ini Purbaya menilai bila sektor finansial di Indonesia telah cukup aman. Namun ia mengimbau aparatur negara Kemenkeu demi makin aktif ke sektor riil di luar Pemerintah bagaikan manufaktur dan lain-lain.

“Jadi tugas Bapak-Bapak ke depan akan makin berat dibanding tahun-tahun semasih belumnya. Kalau ada proses yang terlalu panjang, sederhanakan. Kalau ada kondisi yang terbelit, berakhirkan. Kalau ada kebijakan yang tidak efektif, evaluasi berdasarkan data dan fakta. Kalau enggak dapat juga lapor ke aparatur negara kementeriannya. Menterinya tentu dapat, tentu bersama diskusi bersama eselon I dan lain-lain,” jelasnya.