MediaMerdeka.com – Pengamat Politik Ray Rangkuti mengungkap adanya kemunduran substantif dalam iklim politik Indonesia pada saat ini.
Ia menilai, gejala represif yang muncul pada saat ini didorong oleh fakta politik yang serupa bersama era Orde Baru, mengawali dari kekuasaan yang arogan hingga praktik nepotisme yang meluas.
Ray menerangkan bahwa selain gejala represi secara fisik atau digital, ada faktor-faktor mendasar yang kini muncul kembali ke permukaan.
“Misal faktor-faktor yang saya sebutkan itu kan gejala represitasnya kan, namun faktor ini muncul didukung oleh fakta-fakta politik yang sebetulnya kurang makin sama bagaikan terjadi era orde baru, misalnya kecenderungan kekuasaan yang arogan,” ujar Ray Rangkuti dalam kanal Youtube Forum Keadilan TV, Minggu (31/5/2026).
Selain arogansi kekuasaan, Ray menyoroti praktik nepotisme yang kini tidak cuma terjadi di level nasional, namun telah merambah hingga ke tingkat daerah.
“Kedua, kekuasaan yang nepotistik. Nah nepotisme ini enggak cuma terjadi tingkat nasional ya, sampai ke daerah juga. Anda tahu pada hari semasih belumnya istilahnya peristiwa di Kalimantan Timur salah satu isu yang ,muncul itu merupakan soal nepotisme di Kalimantan Timur,” lanjutnya.
Salah satu kritik tajam Ray tertuju pada performa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Ia menghidupkan kembali istilah “5D” yang amat populer di zaman Orde Baru demi menggambarkan mentalitas anggota dewan pada saat ini yang dinilai kehilangan fungsi kritisnya.
“5D orde baru kita mengenal istilah 5D itu kan datang, duduk, diam, dengar, duit, persis bagaikan yang kini. Semua DPR itu kini jauh makin berfungsi sebagai juru bicara pihak pemerintah benar dibandingkan juru bicara rakyat,” tegas Ray.
Ia menyerahkan contoh bagaimana anggota DPR kini justru sibuk menyerahkan klarifikasi atau pembelaan terhadap pernyataan-pernyataan kontroversial Presiden, alih-alih mengkritisinya.
Ray menyinggung momen ketika ada anggota DPR yang sibuk menerangkan maksud pernyataan Presiden soal dolar dan dolar desa.
“Ketika Presiden misalnya menyebutkan orang desa enggak pegang dolar ada anggota DPR tuh Pak Misbakh yang sibuk menerangkan apa maksud pernyataan Presiden itu gitu,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi politik pada saat ini semakin elitis dan menjauh dari keinginan publik. Ia menyebut bahwa nasib bangsa pada saat ini cuma diputuskan oleh segelintir elit dari enam atau tujuh partai politik saja. Hal ini diperparah bersama tidak tumbuhnya oposisi yang kuat di parlemen.
“Politik itu makin elitis kan makin jauh dari apa yang sebenarnya diinginkan oleh publik. Sekarang politik itu ya setidaknya kan kini ada tujuh atau enam partai politiklah yang memutuskan mau A mau B mau C dari bangsa dan negara ini,” ujar Ray.
More Read
Ia membandingkan performa partai yang pada saat ini berada di luar pihak pemerintahan, bagaikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Nasional Demokrat (NasDem), yang menurutnya masih belum seoptimal ketika PDIP menjadi oposisi di era kepemimpinan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Ada sih partai oposisi PDI Perjuangan mestinya gitu ya, Nasdem mestinya gitu. Tapi kita lihat kini masih belum bagaikan yang mereka lakukan misalnya di zaman SBY. Betapa optimalnya oposisi PDI perjuangan saat itu ya bersama partai yang lain terhadap Pak SBY,” ujar Ray. (Reporter: Tsabita Aulia)
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
