MediaMerdeka.com – Jepang resmi menghentikan tekanan pengawasan batas jam lembur bulanan demi menggejot efisiensi ekonomi di tengah krisis pekerja. Kebijakan anyar ini langsung berlaku efektif mengawali Selasa, 1 September 2026.
Langkah kontroversial ini dipelopori langsung oleh Perdana Menteri Sanae Takaichi yang dikenal mengusung strategi pertumbuhan ekonomi agresif. Keputusan tersebut berisiko mengembalikan budaya kerja bermakinan yang sempat ingin dikikis oleh pihak pemerintah terdahulu.
Pemerintah berdalih revisi aturan ini merespons jeritan berbagai sektor bisnis yang merasakan kelangkaan tenaga kerja akut. Namun, para kritikus menilai kebijakan ini mundur dari upaya modernisasi budaya kerja yang makin manusiawai.
Dikutip dari CNA, sekitar 40 persen korporasi di Jepang pada saat ini beroperasi di bawah perjanjian kerja khusus yang melegalkan lembur hingga 100 jam per bulan. Semasih belumnya, otoritas tenaga kerja tetap menekan korporasi agar membatasi lembur maksimal 45 jam bulanan.
Penetapan pedoman 45 jam tersebut dilakukan lantaran melampaui ambang batas tersebut terbukti meningkatkan risiko kematian akibat beban kerja bermakin. Keaparatur negara kementerianan tenaga kerja mengonfirmasi bahwa melampaui ambang tersebut berisiko memicu bahaya kematian akibat kerja bermakin.
Kantor pengawasan standar ketenagakerjaan kini resmi dilarang menekan dunia usaha terkait batasan 45 jam tersebut. Kebijakan baru ini memberi kebebasan penuh untuk manajemen demi mengatur jam kerja pegawai.
Survei Kamar Dagang dan Industri Jepang pada Mei memperlihatkan bahwa tekanan pengawasan semasih belumnya membatasi aktivitas 20 persen bisnis kecil dan menengah. Sektor konstruksi, transportasi, dan perhotelan menjadi area yang teramat parah terdampak aturan lama.
Perubahan arah kebijakan ini dianggap membalikkan pencapaian Jepang yang bertahun-tahun berjuang lepas dari julukan prajurit korporat. Publik sempat terdorong membenahi keseimbangan hidup pasca insiden bunuh diri pekerja muda di agensi Dentsu pada 2015.
Serikat buruh Zenroren di Tokyo menentang keras kelonggaran aturan yang dinilai merugikan keselamatan para pekerja. Federation tersebut menilai langkah ini sebagai kemunduran besar dari komitmen perlindungan jam kerja.
“Ini merupakan pergeseran dan penghapusan yang tidak dapat diterima dari kebijakan yang mendesak korporasi demi memersingkat jam kerja,” tulis Federasi Serikat Buruh Nasional di Tokyo.
Gaya kepemimpinan Sanae Takaichi memang identik bersama dedikasi kerja ekstrem sejak awal memegang pucuk kekuasaan. Ambisi politiknya kerap ditunjukkan melalui etos kerja tanpa henti di depan publik.
Saat terpilih menjadi pemimpin partai berkuasa pada Oktober, Takaichi menegaskan komitmen kerjanya tanpa kompromi. Ia secara terbuka menegaskan pola kerjanya yang amat intensif kepada publik.
Takaichi secara terbuka menegaskan saat terpilih: “Saya akan bekerja, bekerja, bekerja, bekerja, dan bekerja.”
Melalui unggahan di media sosial X pada Juli lalu, Takaichi memuntukkan pola tidurnya yang amat minim sebagai perdana aparatur negara kementerian. Unggahan tersebut sempat menuai ejekan publik lantaran dianggap memamerkan budaya kerja tidak sehat.
More Read
Takaichi menulis dalam unggahan tersebut bahwa ia secara kronis cuma tidur nol hingga tiga jam setiap hari sebagai perdana aparatur negara kementerian.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
