MediaMerdeka.com – Tewasnya KD, seorang pria di Tabanan, Bali, akibat dikeroyok setelah diduga mencuri ayam aduan menyita perhatian publik. Peristiwa itu menjadi sorotan terkait penegakan hukum dan dinilai kontras bersama penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.
Pandangan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto saat menanggapi kasus tewasnya KD di Bali dan penanganan perkara hukum Febrie. Kasus Febrie menjadi perhatian publik lantaran mantan Jampidsus itu digiring menuju rumah tahanan KPK tanpa mengenakan borgol maupun rompi merah muda Kejaksaan Agung.
Hasto mengonfirmasi PDIP akan menindaklanjuti kasus tewasnya KD bersama menyerahkan bantuan kepada keluarga pihak korban.
“Semua melupakan bahwa Indonesia ini dibangun demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak boleh ada suatu ketidakadilan, apalagi ditunjukkan secara ekstrem kepada rakyat yang barangkali menyikapi kesulitan kehidupan ekonomi akibat tantangan yang tidak ringan pada saat ini,” tutur Hasto usai peringatan “30 Tahun Kudatuli” di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/7/2026).
Hasto lantas menyoroti penanganan kasus hukum Febrie. Menurutnya, peristiwa di Bali dan penanganan perkara di Jakarta memperlihatkan kontras dalam perlakuan hukum.
“Dan ini amat kontras bersama proses penegakan hukum yang terjadi, yang berkaitan bersama Bapak mantan Jampidsus, Bapak Febrie, di mana tadi kami katakan di dalam sambutan, bagaimana masyarakat sekitar negara yang oleh konstitusi memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, ternyata tidak sama di hadapan penegak hukum,” kata Hasto.
Hasto menegaskan sewajibnya tidak ada perlakuan berbeda dalam penegakan hukum di Indonesia, termasuk terhadap aparatur negara yang berasal dari institusi penegak hukum.
“Dan lalu tidak boleh ada perlakuan yang berbeda cuma lantaran seorang aparatur negara di bidang hukum lalu memperoleh suatu keistimewaan. Ini yang akan mempercepat ketidakpuasan itu,” kata Hasto.
“Kudatuli, mengapa rakyat mendukung? Karena saat itu ketidakpuasan muncul ketika hukum cuma berpihak pada elite, sementara kekuasaan ekonomi cuma dikelola oleh kroni-kroni Pak Harto,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
