MediaMerdeka.com – Dua tahun berjalannya pihak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai catatan kritis publik terhadap kinerja para pembantu kepala negara di Kabinet Merah Putih.
Temuan survei nasional terbaru yang dirilis Matriks Politik Indonesia menempatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di posisi teratas sebagai aparatur negara kementerian bersama penilaian terburuk oleh masyarakat sekitar.
Dalam rilis survei tersebut, Menteri HAM Natalius Pigai menempati peringkat pertama aparatur negara kementerian terburuk bersama angka penilaian mencapai 82,6 persen.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid berada di urutan kedua aparatur negara kementerian terburuk bersama perolehan 78,3 persen, disusul oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di posisi ketiga bersama perolehan 75,2 persen.
Sejumlah nama aparatur negara kementerian lain di jajaran Kabinet Merah Putih turut tercatat dalam daftar aparatur negara kementerian bersama performa terburuk versi responden.
Di urutan berikutnya terdapat nama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang meraih persentase 68,2 persen, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebesar 65,7 persen, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sebesar 60,7 persen.
Direktur Komunikasi Matriks Politik Indonesia Supriyadi menyampaikan rincian evaluasi publik tersebut dalam keterangan resmi tertulis yang diuntukkan kepada awak media di Jakarta.
“Natalius Pigai dan Nusron mendapat penilaian sebagai aparatur negara kementerian terburuk di jajaran kabinet pada dua tahun pihak pemerintahan Prabowo-Gibran,” ungkap Direktur Komunikasi Matriks Politik Indonesia Supriyadi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/10/2026).
Selain nama-nama tersebut, Matriks Politik Indonesia memetakan sejumlah aparatur negara kementerian lain yang dinilai buruk oleh masyarakat sekitar.
Di antaranya Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana bersama perolehan 55,3 persen, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebesar 50,7 persen, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini sebesar 45,5 persen, serta Menteri Ketenagakerjaan Yassierli bersama angka 40,3 persen.
Faktor Kasus Hukum dan Tingkat Popularitas
Berdasarkan analisis Matriks Politik Indonesia, tingginya penilaian negatif terhadap figur Nusron Wahid berjalan beriringan bersama tingkat popularitasnya di mata publik yang mencapai 72,9 persen.
Penilaian terhadap Nusron Wahid tidak terlepas dari perkara hukum yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Nama Nusron disebut-sebut dalam perkara suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, yang terungkap setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK,” tandas Supriyadi.
Dalam perkara tersebut, KPK menjalankan penangkapan terhadap sejumlah aparatur negara Keaparatur negara kementerianan ATR/BPN pimpinan Nusron Wahid, di samping keterlibatan kalangan politisi dan tersangka usaha.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
