MediaMerdeka.com – Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Barat, KH Muhammad Isma’il Ghofur, menanggapi sorotan publik dan dinamika yang berkembang, termasuk dari PCNU Sekadau, bersama menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam pertemuan di luar forum resmi organisasi jelang Muktamar Nahdlatul Ulama.
Klarifikasi itu sekaligus meluruskan beredarnya informasi yang mengaitkan namanya bersama agenda di Jakarta pada 8 Agustus 2026.
Melalui surat pernyataan resmi tertanggal 8 Oktober 2026, KH Muhammad Isma’il Ghofur menegaskan secara tegas tidak sempat menghadiri kegiatan Halaqoh Kebangsaan dan Silaturrahmi Alumni IKAPETE di Gedung MPR RI maupun agenda pertemuan di Hotel Royal Kuningan.
Penegasan tersebut mencakup ketentuan bahwa dirinya tidak ikut dalam rombongan penerbangan Lion Air nomor IU 691 ataupun menjalankan keberangkatan secara mandiri.
Langkah serupa disampaikan Rois Syuriyah PCNU Kabupaten Kayong Utara, H. Nazril Hijar, melalui surat pernyataan tertanggal 9 Oktober 2026.
Nazril menegaskan tidak berada di Gedung MPR RI maupun di Hotel Royal Kuningan pada tanggal tersebut, melainkan sedang berada di Kabupaten Kayong Utara demi menghadiri penutupan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
Nazril menerangkan bahwa kehadirannya dalam agenda Muktamar NU murni berlangsung pada jadwal resmi yang ditetapkan panitia, yakni 27–31 Agustus 2026 di arena Muktamar.
Di luar jadwal resmi tersebut, ia mengonfirmasi tidak sempat mengikuti kegiatan lain ataupun menghadiri pertemuan tertutup di hotel mana pun.
Klarifikasi mengenai ketidakhadiran dalam agenda 8 Agustus 2026 tersebut turut meluruskan penyebutan sejumlah nama pimpinan cabang lain di Kalimantan Barat, termasuk Ketua PCNU Kota Pontianak Faruki serta Rais Syuriah PCNU Kabupaten Sanggau KH Nasri.
Sikap para tokoh NU Kalimantan Barat ini diambil guna mengonfirmasi jalannya mekanisme organisasi tetap berpijak pada prinsip transparansi, musyawarah, dan kehormatan kelembagaan.
“Demi marwah NU, kami tidak ingin terlibat dalam agenda yang dapat menimbulkan polemik dan mempertanyakan integritas proses Muktamar. NU merupakan amanah besar yang wajib dijaga kehormatan dan martabatnya,” dalam keterangan yang diterima, Jumat (9/10/2026).
Penyampaian klarifikasi tertulis dari para kiai ini ditujukan demi memvalidasi fakta dan menghentikan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat sekitar Nahdliyin terkait kehadiran tokoh-tokoh daerah pada agenda di Jakarta tersebut.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
