Tito Minta 16 Kementerian/Lembaga Percepat Eksekusi Program Rehab-Rekon Pascabencana di Sumatera

MediaMerdeka.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mengimbau 16 keaparatur negara kementerianan/lembaga dalam waktu dekat mengeksekusi program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana Sumatera. Ia menyebutkan, dari 32 keaparatur negara kementerianan/lembaga yang menjadi pelaksana rencana induk (renduk) rehab-rekon, sesejumlah 16 di antaranya telah menyambut baik alokasi anggaran.

Pesan itu disampaikan Tito saat Konferensi Pers Pemerintah: Update Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Program Prioritas serta Percepatan Fase Pemulihan Permanen Pascabencana Sumatera di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Berdasarkan data yang dipaparkan, 16 keaparatur negara kementerianan/lembaga tersebut meliputi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Keaparatur negara kementerianan Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Keaparatur negara kementerianan Perhubungan, Keaparatur negara kementerianan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Keaparatur negara kementerianan Pekerjaan Umum, Keaparatur negara kementerianan Kelautan dan Perikanan, Keaparatur negara kementerianan Kesehatan, Keaparatur negara kementerianan Lingkungan Hidup, Keaparatur negara kementerianan Pertanian, Keaparatur negara kementerianan Sosial, Keaparatur negara kementerianan Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Pusat Statistik, Keaparatur negara kementerianan Dalam Negeri, Keaparatur negara kementerianan Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Keaparatur negara kementerianan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Saya sekali lagi menginginkan rekan-rekan kepala pimpinan keaparatur negara kementerianan/lembaga yang telah tersalurkan anggarannya agar dalam waktu dekat bekerja cepat demi mengeksekusi program kegiatan,” ujar Tito.

Berdasarkan renduk, pelaksanaan rehab-rekon berlangsung mengawali tahun 2026 hingga 2028 bersama kebutuhan anggaran Rp100,1 triliun. Dokumen tersebut disusun oleh Keaparatur negara kementerianan Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bersama menghimpun usulan kebutuhan dari masing-masing daerah terdampak melalui keaparatur negara kementerianan/lembaga terkait.

Lebih lanjut, Tito membeberkan akan menyampaikan daftar rincian program keaparatur negara kementerianan/lembaga kepada Pemda terdampak. Dengan demikian, provinsi maupun kabupaten/kota dapat menyesuaikan langkah penanganan yang masih belum dipenuhi oleh program pihak pemerintah pusat. Ia juga telah mengusulkan agar daerah terdampak memperoleh tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 berakibat dapat menjalankan penanganan secara paralel bersama keaparatur negara kementerianan/lembaga.

Ia menyebutkan, sementara dukungan daerah tersebut dapat dilakukan bersama memanfaatkan tambahan TKD Rp10,6 triliun yang telah diterima oleh seluruh daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia mengingatkan agar anggaran tersebut digunakan demi kepentingan mitigasi bencana. Ditambah lagi, daerah juga telah memperoleh bantuan dari Presiden berupa Belanja Tidak Terduga (BTT) sesejumlah Rp268 miliar.

“Jadi bila saya bilang kapal kecilnya itu, yang 10,6 triliun, dan bantuan Presiden 268 miliar diuntukkan kepada Pemda. Itu kapal kecil. Kapal besarnya merupakan dari keaparatur negara kementerianan/lembaga,” jelasnya.

Lebih lanjut, Tito menyebutkan, keaparatur negara kementerianan/lembaga yang masih belum menyambut baik alokasi anggaran sesuai usulan agar dalam waktu dekat berkoordinasi bersama Keaparatur negara kementerianan Keuangan. Pasalnya, Keaparatur negara kementerianan Keuangan telah menyiapkan anggaran demi mendukung pelaksanaan rehab-rekon, khususnya pada 2026.