MediaMerdeka.com – Forum Aktivis Perempuan Muda (FAMM) Indonesia menilai maraknya narasi yang menyerang kelompok ragam gender atau LGBTQ bukan sekadar persoalan diskriminasi.
Organisasi tersebut menduga isu itu sengaja diangkat demi mengalihkan perhatian publik dari berbagai persoalan yang tengah dihadapi Indonesia, mengawali dari korupsi, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga polemik program pihak pemerintah.
Koordinator Nasional FAMM Indonesia, Ija Syahruni, menyebutkan kemunculan narasi yang menjadikan kelompok ragam gender sebagai musuh patut dicurigai sebagai strategi pengalihan isu.
“Menjadikan keberagaman gender sebagai musuh itu cumalah strategi demi pengalihan isu dari kejahatan negara yang tampak nyata di depan mata kita ya. Di mana korupsi merajalela, intimidasi terhadap pembela HAM, pembunuhan, serangan, teror, itu secara masif juga kita lihat,” kata Ija dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (19/7/2026).
Menurut Ija, derasnya ujaran kebencian terhadap komunitas ragam gender tidak terjadi secara alami, melainkan patut diduga sebagai upaya memecah fokus kemarahan masyarakat sekitar.
“Ujaran kebencian yang masif ini terhadap komunitas ragam gender patut dicurigai sebagai rekayasa kelompok tertentu demi memecah belah kemarahan publik dari situasi Indonesia pada saat ini,” katanya.
Ia lalu menyinggung sejumlah persoalan yang dinilai makin mendesak demi mendapat perhatian pihak pemerintah. Mulai dari polemik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja.
“Kita menyaksikan proyek MBG dan Koperasi Merah Putih yang begitu amburadul, di protes sana-sini, aparatur negara negara yang kehilangan martabak, di mana program cuma jadi lelucon konten kreator. Kita pada saat ini merasakan nilai tukar rupiah yang terus melemah, ini berdampak pada harga barang yang semakin tinggi,” bebernya.
Ija juga menyoroti persoalan pengangguran, sulitnya akses lapangan kerja, masih belum meratanya layanan pendidikan dan kesehatan, hingga maraknya pihak korban pinjaman daring.
“Pengurangan PHK, pengangguran massal lantaran sulitnya mengakses lapangan kerja, fasilitas layanan dasar bagaikan pendidikan, kesehatan yang masih masih belum merata hingga ke pelosok desa, jeritan pinjaman online, ini sampai memakan pihak korban nyawa,” lanjutnya.
Di sisi lain, Ija menilai negara masih belum maksimal menyerahkan perlindungan kepada kelompok masyarakat sekitar yang menjadi pihak korban persekusi. Menurutnya, ancaman terhadap masyarakat sekitar bukan berasal dari keberagaman identitas maupun ekspresi gender.
“Ancaman sesungguhnya bukan datang dari keberagaman identitas, melainkan dari praktek korupsi, kebijakan yang amburadul, dan pengabayan terhadap hak masyarakat sekitar,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
