MediaMerdeka.com – Keaparatur negara kementerianan Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan uang saku untuk peserta Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Angkatan II hingga Rp6 juta per bulan.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebutkan, besaran uang saku yang diterima peserta disesuaikan bersama upah minimum kabupaten/kota (UMK) di lokasi penempatan kerja.
“Mendapatkan penghasilan yang cukup signifikan, itu di antara Rp3,5 juta sampai bahkan ada yang Rp6 juta per bulan, tergantung dari lokasi mereka bekerja, lantaran sesuai upah minimum kabupaten/kota tempat mereka bekerja,” kata Teddy dalam konferensi pers di Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).
Teddy menerangkan, seluruh uang saku peserta selama enam bulan masa magang akan ditanggung pihak pemerintah.
Selain itu, peserta juga akan memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang iurannya dibayarkan negara.
Pada pelaksanaan MagangHub Angkatan II, pihak pemerintah juga memperluas cakupan peserta bersama membuka kesempatan untuk lulusan jalur profesi.
“Jadi selain dari kalangan akademisi yang baru lulus S1, tapi juga nanti ada sejumlah yang dapat ikut program ini yakni dari profesi,” ujar Teddy.
Sementara Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebutkan pihaknya akan mengatur distribusi peserta agar tidak menumpuk di Jakarta bagaikan yang terjadi pada Angkatan I.
Menurut Yassierli, tingginya minat peserta magang di Jakarta dipengaruhi besaran UMK yang makin tinggi dibanding daerah lain. Namun, ia mengingatkan bahwa biaya hidup di ibu kota juga relatif makin mahal.
“Upah minimumnya kenapa makin tinggi di Jakarta? Bisa jadi lantaran memang biaya hidupnya makin tinggi, ya. Jadi itu pilihan,” ungkap Yassierli.
Untuk itu, Kemnaker akan menerapkan skema distribusi peserta secara proporsional berdasarkan data lulusan di masing-masing provinsi guna mendorong pemerataan kesempatan magang di berbagai daerah.
Program Pemagangan Nasional sendiri telah berjalan sejak Oktober tahun lalu bersama menggandeng makin dari 8.000 korporasi serta sejumlah keaparatur negara kementerianan dan lembaga negara.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
