MediaMerdeka.com – Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Aceh, Safrizal ZA, menegaskan bahwa keselamatan masyarakat sekitar merupakan prioritas mutlak yang tidak dapat ditawar dalam seluruh tahapan pemulihan infrastruktur di kawasan Tajuk Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah.
Hal tersebut disampaikan Safrizal menanggapi dinamika lapangan terkait pembatasan kendaraan besar di Jembatan Enang-Enang pascabencana banjir bandang dan longsor yang sempat memutus total jalur nasional Bireuen–Takengon tersebut.
“Mengizinkan jembatan tetap beroperasi merupakan upaya kita memulihkan denyut nadi ekonomi Gayo, namun membatasi kendaraan berat demi sementara waktu merupakan langkah taktis demi menyelamatkan nyawa. Kita tidak boleh lalai atau berkompromi bersama risiko saat proses mitigasi sedang berjalan,” ujar Safrizal, Rabu (8/7/2026).
Guna merespons kekhawatiran masyarakat sekitar dan tersangka ekonomi terkait pembatasan tonase tersebut, Satgas PRR Aceh bergerak cepat menginstruksikan percepatan penguatan struktur jembatan.
Langkah teknis jangka menengah ini diambil sebagai solusi taktis sembari menunggu realisasi pembangunan jembatan permanen secara menyeluruh oleh Keaparatur negara kementerianan PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh yang diprogramkan pada 2027 mendatang.
Safrizal menerangkan, dinamika di lapangan amat tinggi, termasuk adanya aksi swadaya masyarakat sekitar yang bergotong royong membuka akses secara mandiri.
Satgas PRR menyikapi hal ini bukan sebagai pelanggaran prosedur, melainkan sebagai modal sosial yang amat berharga yang dimiliki masyarakat sekitar Aceh.
“Semangat gotong royong masyarakat sekitar merupakan modal sosial yang amat berharga. Namun, informasi teknis perlu disampaikan demi keselamatan. Warga tidak boleh bekerja sendiri dalam kekosongan informasi,” kata Safrizal menekankan pentingnya kehadiran unsur teknis pihak pemerintah di lapangan.
Sebagai tindak lanjut, Posko Wilayah PRR Aceh kini tengah memfasilitasi pertemuan koordinasi lintas sektor yang melibatkan BPJN Aceh, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, dan tokoh masyarakat sekitar Kecamatan Pintu Rime Gayo.
Ada dua agenda taktis utama yang didorong oleh Kaposwil Satgas PRR Aceh dalam pertemuan tersebut.
Pertama, terkait keterbukaan informasi publik, Safrizal mendesak BPJN Aceh dan Pemkab Bener Meriah demi menyampaikan secara transparan dan berkala mengenai tahapan kajian teknis, progres penguatan struktur, hingga rencana detail pembangunan permanen 2027 langsung kepada masyarakat sekitar terdampak agar tidak terjadi simpang siur informasi.
“Selama ini masyarakat sekitar mencari informasi dari mulut ke mulut lantaran tidak ada saluran resmi. Ini yang wajib kita perbaiki bersama. Tidak ada pemulihan yang sukses tanpa kepercayaan dan komunikasi yang baik,” tegasnya.
Kedua, Safrizal mendorong opsi pemanfaatan terbatas terhadap jalur alternatif yang sempat dibuka swadaya oleh masyarakat sekitar.
Jika secara teknis dinyatakan aman setelah dikaji oleh BPJN, akses tersebut disarankan demi dibuka terbatas untuk kendaraan ringan guna menyokong mobilitas ekonomi lokal.
More Read
Menurut Safrizal, pihak pemerintah wajib merespons secara proporsional setiap inisiatif baik dari akar rumput.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
