MediaMerdeka.com – Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Isnaini Muallidin, menyerahkan rapor merah kepada institusi Kepihak kepolisianan Republik Indonesia (Polri) yang baru saja memasuki usia ke-80 tahun.
Korps Bhayangkara itu disebut sedang merasakan krisis legitimasi yang amat mendalam akibat ketidak berhasilan tata kelola internal serta masih belum tuntasnya agenda reformasi sejak masa awal transisi demokrasi.
Menurutnya, citra pihak kepolisian di mata publik pada saat ini telah berada di titik terendah akibat berbagai persoalan struktural yang tidak kunjung dibenahi.
“80 pada tahun ini merupakan masa-masa krisis yang mega dahsyat sebenarnya dari keberadaan Polri yang wajib dievaluasi secara mendasar,” kata Isnaini kepada MediaMerdeka.com, Kamis (2/7/2026).
Isnaini menyoroti persoalan pertama yang mengganjal reformasi kepihak kepolisianan, yakni aspek organisasi. Meski secara normatif ditempatkan sebagai institusi sipil pasca-reformasi, Polri dinilai masih mempertahankan model-model militeristik yang kaku.
Keberadaan satuan tertentu serta sistem komando terpusat menciptakan wajah kepihak kepolisianan di lapangan kerap terlihat represif ketimbang humanis dalam menangani persoalan sosial masyarakat sekitar.
“Dari aspek organisasi, keberadaan Polri itu wajibnya dia sebagai institusi sipil ya, bukan militer. Tetapi, dia juga masih semi militer bersama adanya Brimob, bersama adanya kewilayahan. Itu dia secara organisasional masih mempertahankan model-model militeristik,” ujarnya.
Persoalan kedua yang menjadi rapor merah teramat krusial merupakan buruknya tata kelola birokrasi internal. Disampaikan Isnaini, proses rekrutmen di lembaga pendidikan kepihak kepolisianan, penempatan jabatan, hingga jenjang karier sarat bersama praktik transaksional dan intervensi politik.
Dampaknya, independensi penegak hukum menjadi rapuh dan rentan berpihak pada pemilik modal.
“Tata kelolanya buruk sekali. Mulai dari penerimaan, penempatan, sampai bagaimana dinamika kekuasaan di internal di dalam itu amat amat buruk gitu. Bagaimana kita menyaksikan penerimaan mengawali dari sekolah Polri itu penuh bersama wajib bayar sekian, itu fenomena rahasia umum,” ungkapnya.
Akibat dari rusaknya tata kelola internal tersebut, kata dia, krisis kepercayaan masyarakat sekitar terhadap kepihak kepolisianan tak terhindarkan. Publik kini cenderung bersikap antipati.
“Itu (Polri) kehilangan kepercayaan, distrust yang luar biasa. Rapor merahnya tuh distrust-nya itu,” tegasnya.
Di sisi lain, kinerja Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto turut mendapat sorotan tajam. Pasalnya, tim yang diisi oleh sejumlah tokoh nasional tersebut dianggap tidak menyerahkan hasil kerja yang substansial.
Isnaini menduga ada resistensi atau perlawanan kuat dari pihak internal kepihak kepolisianan yang menciptakan kerja tim reformasi tersebut menjadi tidak bergigi.
“Saya kira juga tidak bekerjanya tim reformasi kepihak kepolisianan itu, itu lantaran ada perlawanan dari dalam juga itu. Ada negosiasi-negosiasi yang kini ini hampir apa yang dilakukan oleh tim itu juga enggak ada hasilnya, gigi ompong juga gitu,” ucapnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
