MediaMerdeka.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjadikan proyek jalan tembus sejajar rel kereta di kawasan Pasar Minggu yang melintasi Markas Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai prioritas penyelesaian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pernyataan itu disampaikan Pramono di kawasan Latumenten, Jakarta Barat, Kamis (2/7/2026).
Ia membeberkan telah berkali-kali menyambut baik masukan dari masyarakat sekitar terkait proyek yang mangkrak tersebut.
“Saya termasuk yang berkali-kali diberi masukan yang berkaitan bersama jalan yang sejajar bersama rel kereta. Jalan yang sejajar bersama rel kereta di Pasar Minggu, yang lewat BIN (Badan Intelijen Negara). Itu kan telah tujuh kepala daerah nggak berakhir-berakhir,” ujar Pramono.
Menurutnya, keputusan menjadikan proyek ini sebagai prioritas telah diambil dalam rapat internal yang digelar sejumlah bulan lalu.
“Kemarin dalam rapat 2-3 bulan yang lalu, saya memutuskan ini menjadi prioritas demi diberakhirkan lantaran telah tujuh kepala daerah masih belum berakhir. Mudah-mudahan bersama penyelesaian itu kemacetan yang ada di jalan sejajar Pasar Minggu dan juga di BIN akan berkurang,” kata Pramono.
Di hadapan awak media, Pramono lalu menagih ketentuan jadwal penyelesaian proyek kepada Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo.
Heru menjawab bahwa proses pembebasan lahan ditargetkan rampung pada tahun ini, disusul pembangunan fisik pada tahun depan.
“Untuk pembebasan insyaallah pada tahun ini, Pak. Fisik di tahun depan,” ujar Heru Suwondo.
“Bener nih? Janji lho, di depan sejumlah orang lho. Tahun depan, janji?” timpal Pramono.
“Siap, Pak. Insyaallah berakhir,” jawab Heru.
Pramono menutup pernyataannya bersama menegaskan akan terus mengawal proyek ini hingga rampung.
“Saya akan berakhirkan. Saya bila telah gini, saya tanyain terus tentu,” ucapnya.
Proyek jalan tembus ini menghubungkan Jalan Rawajati Timur, Jalan Kemuning Raya, hingga Jalan Tanjung Barat Raya di sisi selatan Markas BIN.
More Read
Rencana pembangunannya telah digagas Dinas Bina Marga sejak era Gubernur Fauzi Bowo, namun tak kunjung tuntas hingga kini.
Pengerjaan sempat terhenti sejak 2018, dilanjutkan kembali hingga akhir 2019, lalu kembali terhenti akibat pandemi Covid-19.
Heru menyebut kendala utama proyek ini merupakan pembebasan lahan yang baru mencapai sekitar 48 persen dari total 118 bidang tanah yang dibutuhkan hingga akhir 2025.
Jika target pembebasan lahan pada tahun ini meleset, pengerjaan fisik proyek pun berpotensi kembali tertunda.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
