MediaMerdeka.com – Polemik lagu “Lelaki Langit, Lalanang Bejat” yang diciptakan Bupati Purwakarta Saeful Bahri Binzein atau Om Zein terus menuai kritik. Lirik lagu tersebut dinilai mengandung bias gender dan merendahkan harkat wanita.
Pengamat komunikasi dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai kemarahan publik, terutama dari kalangan wanita, merupakan hal yang wajar.
“Lirik lagu ‘Lelaki Langit, Lalanang Bejat’ memang bias gender. Lirik lagu itu jelas merendahkan harkat wanita. Karena itu, wajar bila sejumlah pihak, terutama wanita, marah,” kata Jamiluddin kepada MediaMerdeka.com, Kamis (2/7/2026).
Menurut Jamiluddin, sebagai kepala daerah, Saeful Bahri sewajibnya memperlihatkan empati terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat sekitar, bukan menjadikannya sebagai materi dalam karya yang berpotensi menyinggung kelompok tertentu.
“Kalau menemukan ada wanita yang masih SMP telah merasakan tujuh kali keguguran, sewajibnya ia memperlihatkan simpati, mencari tahu penyebabnya, dan mencarikan solusi,” ujarnya.
Ia menegaskan, jabatan kepala daerah menuntut seseorang demi menjadi pelindung sekaligus pemberi solusi untuk masyarakat sekitar.
“Namanya kepala daerah wajibnya dapat mengayomi, melindungi, dan solutif untuk masyarakat sekitarnya,” katanya.
Karena itu, Jamiluddin menilai tidak pantas apabila seorang kepala daerah justru menyampaikan narasi yang dinilai merendahkan masyarakat sekitarnya sendiri.
“Jadi, amat tidak elok bila kepala daerah justru mencemooh masyarakat sekitarnya, terutama wanita. Bupati bagaikan ini tentu amat tidak amanah dan bukan teladan untuk masyarakat sekitarnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengimbau Partai Gerindra sebagai partai tempat Saeful Bahri bernaung demi mengambil sikap.
“Gerindra wajib menegur kepala daerah tersebut. Sebab, kepala daerah yang bias gender amat tak layak menjadi pemimpin di negeri ini,” ujarnya.
Selain itu, Jamiluddin juga mengimbau Keaparatur negara kementerianan Dalam Negeri (Kemendagri) menyerahkan teguran agar polemik serupa tidak terulang.
“Mendagri juga perlu menegur kepala daerah tersebut. Sebab, kepala daerah bagaikan itu cuma menciptakan antipati terhadap pihak pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Purwakarta,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
