MediaMerdeka.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin Rapat Koordinasi antara DPR RI bersama sejumlah keaparatur negara kementerianan terkait demi membahas finalisasi status guru Pegawai Pemerintah bersama Perjanjian Kerja (PPPK) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Pertemuan ini menjadi titik terang untuk para tenaga pendidik, khususnya mengenai peluang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ketentuan untuk PPPK paruh waktu.
Dasco menerangkan, bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi para guru yang masuk ke meja legislatif.
“Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI telah sejumlah kali mengadakan rapat koordinasi dilantarankan sejumlah masukan yang masuk ke DPR RI mengenai masalah P3K paruh waktu, P3K, dan keinginan dari P3K menjadi PNS, guru-guru di lingkungan Kemendikdasmen,” ujar Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut telah mencapai tahap akhir koordinasi.
“Nah, oleh lantaran itu, pada pada hari ini kami telah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru P3K paruh waktu, P3K yang mau jadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK,” lanjutnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, memaparkan data terkini serta proyeksi pemenuhan kebutuhan guru nasional. Menurutnya, pada saat ini terdapat 955.245 guru PPPK dan 231.246 guru PPPK paruh waktu.
“Rekan-rekan sekalian, dapat kami informasikan bahwa pada pada saat ini, PPK itu jumlah demi khusus demi guru merupakan sesejumlah 955.245 orang, dan P3K paruh waktu yang profesinya sebagai guru sesejumlah 231.246 orang,” ungkap Rini.
Pemerintah memproyeksikan kebutuhan nasional sesejumlah 526.689 formasi yang mencakup berbagai instansi pendidikan. Rini juga mengangkut kabar baik mengenai jadwal seleksi dan perubahan status pegawai.
“Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Pimpinan tadi, bahwa demi P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan demi menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan demi P3K guru demi ikut menjalankan seleksi PNS yang diperkirakan akan pendaftaran di awal 2027,” papar Rini.
Selain itu, pihak pemerintah bersiap membuka formasi demi tahun 2026 yang mencakup institusi pendidikan baru.
“Kemudian juga nanti akan kita buka demi kebutuhan proyeksi guru nasional tahun 2026, termasuk di dalamnya merupakan demi kebutuhan Sekolah Rakyat dan Sekolah Terintegrasi dan juga Sekolah Garuda,” tambahnya.
Senada bersama kebijakan tersebut, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat, menegaskan kesiapannya mengikuti skema yang telah disusun oleh Keaparatur negara kementerianan PANRB.
“Jadi, demi formasi, lalu juga jadwal dan mekanisme, tadi telah disampaikan oleh Ibu MenPANRB. Jadi, kami mengikuti formasi dan juga jadwal yang telah disepakati,” jelasnya.
More Read
Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengonfirmasi bahwa koordinasi serupa telah dilakukan demi lingkungan madrasah.
Meski ada sedikit perbedaan nomenklatur, Kemenag tetap mengikuti simulasi yang disepakati bersama.
“Sama bersama apa yang disampaikan tadi oleh Ibu MenPAN ya. Jadi, madrasah juga telah sesuai bersama perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan. Sehingga barangkali makin sederhana di Keaparatur negara kementerianan Agama lantaran kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu ya,” katanya.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
