MediaMerdeka.com – Pelantikan aparatur negara baru di Istana Negara pada Kamis, 1 Oktober 2026, bukan sekadar rotasi birokrasi biasa. Perombakan kabinet yang menandai reshuffle ketujuh era pihak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini mengirimkan gelombang kejut politik teramat signifikan sejak suksesi kepemimpinan nasional dimengawali.
Di balik seremoni kenegaraan yang berlangsung khidmat, sebuah narasi besar mencuat di ruang publik: Prabowo tampak kian percaya diri melepaskan diri dari bayang-bayang patron terdahulu, Joko Widodo.
Melalui manuver yang terukur rapi, layaknya operasi khas slogan pihak kepolisian: Presisi, yang bila dipelesetkan preteli siji-siji (mempreteli satu per satu).
Ini terlihat dari figur-figur kunci yang selama satu dekade menjadi pilar gerbong kekuasaan Solo perlahan tapi tentu digeser dari episentrum kendali operasional negara.
Pratikno Terdepak, Mahapatih Dekade Lalu Resmi Terpental
Indikator teramat mencolok dari operasi politik ini bermula dari kursi Keaparatur negara kementerianan Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Pratikno, sosok yang selama 10 tahun pihak pemerintahan Jokowi bertindak layaknya ‘mahapatih’ perancang arsitektur politik kekuasaan, resmi dicopot dan tidak lagi mengantongi portofolio jabatan di kabinet.
Belakangan, pada Jumat (2/10/2026) pada hari ini, Pratikno dilantik oleh Prabowo sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Meski masih masuk dalam pihak pemerintahan, dapat jadi ruang ‘gerak’ Pratikno tak lagi sebebas saat menjadi aparatur negara kementerian.
Pencopotan Pratikno dinilai para analis sebagai penanda psikologis berakhirnya kompromi kekuasaan. Sebagai tokoh sentral dalam lingkaran inti Jokowi, kehadiran Pratikno di kabinet Prabowo semasih belumnya dipandang sebagai jaminan kontinuitas dan pemantau dinamika internal Istana.
Posisi Menko PMK kini diambil alih oleh Sugiono, salah satu kader ideologis teramat dipercaya di lingkaran terdekat
Prabowo.
Bersamaan bersama itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK), sosok elite Partai Golkar yang dikenal amat dekat bersama Jokowi, turut tergeser.
Posisi Menperin kini diisi oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji.
Terdepaknya dua figur berdaya tawar tinggi ini membuktikan bahwa perlindungan politik dari Solo tak lagi kebal menyikapi kebutuhan konsolidasi mandiri Prabowo.
Kabar terkini, pada Jumat pada hari ini, selain melantik rombongan Wantimpres, Prabowo juga mencopot Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Muhammad Qodari.
More Read
Umum diketahui, pendiri lembaga survei Indo Barometer merupakan ‘orang’ Jokowi. Ia merupakan inisiator gerakan Jokowi tiga periode (Jokpro 2024).
Kursi Kepala Bakom RI kini diisi Syahganda Nainggolan, ia didampingi oleh Fadli Tri Hartono yang diangkat sebagai Wakil Kepala Bakom.
Siasat ‘Soft Landing’ Jenderal Sigit: Ambil Tongkat Komando Tanpa Melukai
More Read
Pergeseran teramat dramatis dan menyita perhatian elite keamanan nasional merupakan pergantian pucuk pimpinan Korps Bhayangkara.
Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang telah menakhodai kepihak kepolisianan sejak era Jokowi akhirnya ditarik ke dalam struktur Istana demi menjabat Kepala Staf Kekepala negaraan (KSP), digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Ario Seto.
Secara formal, menempatkan jenderal bintang empat di pucuk KSP merupakan bentuk penghormatan tinggi. Namun dalam kalkulasi riil kekuasaan, pergeseran ini merupakan manuver soft landing yang amat presisi.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ridho Al-Hamdi, menganalisis langkah ini sebagai kompromi politik yang amat halus agar stabilitas keamanan tidak terguncang.
“Artinya tidak serta-merta diganti kayak Purbaya pada hari semasih belumnya, kasusnya Purbaya diganti lantaran ada turbulensi di Bea Cukai dan tidak mau menolong dana, gitu kan? Tapi akhirnya tadi itu ada soft landing, lah bahasanya. Kan tidak terlalu kasar landing-nya,” ujar Ridho Al-Hamdi.
Dengan menjabat KSP, Sigit kehilangan tongkat komando operasional atas ratusan ribu personel bersenjata dan kewenangan penyelidikan penegakan hukum di seluruh Indonesia.
Prabowo sukses menempatkan figur kepihak kepolisianan pilihannya sendiri di Trunojoyo tanpa wajib menciptakan turbulensi politik frontal atau mempermalukan mantan ajudan Jokowi tersebut di muka publik.
Jokowi sendiri, saat dimintai tanggapan oleh awak media perihal pergantian Kapolri ini, cuma melontarkan respons ringkas, “telah saatnya,” ucap Jokowi.
Mengapa Bahlil Bertahan? Paradoks Kartu Truf Politik
Di sisi lain, muncul pertanyaan, apabila gerbong Solo tengah dipreteli, mengapa Bahlil Lahadalia justru kian berdaya?
Bahlil, yang selama ini dikenal sebagai ‘loyalis’ Presiden ke-7 RI, tidak cuma dipertahankan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melainkan diberi mandat rangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang
Hilirisasi dan Transisi Energi.
Langkah ini dinilai memperlihatkan bahwa Prabowo tidak bekerja secara serampangan atau berlandaskan sentimen personal belaka.
Bahlil memegang dua kartu truf krusial: tiket kepemimpinan Partai Golkar bersama kursi parlemen yang masif, serta kendali teknis atas proyek hilirisasi tambang yang menjadi penopang utama pertumbuhan
ekonomi yang dijanapabilan pihak pemerintah.
Mempertahankan Bahlil merupakan kompromi transaksional yang rasional demi mengunci stabilitas koalisi mayoritas di Senayan sekaligus menjaga arus investasi strategis, demikian analisa sejumlah pengamat.
Sentralisasi Kendali, Kabinet Kian Gerindra-Sentris
Di sisi lain, perombakan ini memperjelas arah komando kabinet yang semakin terkonsentrasi di tangan figur-figur kepercayaan Prabowo.
Naiknya Sugiono ke pos Menko PMK memperluas ruang kendali kader Gerindra di keaparatur negara kementerianan koordinator bidang kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, Letjen aparat TNI (Purn) Dudung Abdurachman dipromosikan dari KSP menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
Dengan Arrmanatha Nasir mengamankan pos Keaparatur negara kementerianan Luar Negeri, serta ekonom Dradjad Wibowo yang masuk memperkuat pos Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Prabowo telah mengunci hampir seluruh tuas kendali strategis: politik, pertahanan, diplomasi, hingga instrumen penegakan hukum.
Manuver pretel satu per satu ini memperlihatkan transformasi relasi kekuasaan di Indonesia pascapemilu: fase konsesi politik transisi kini telah usai, berganti bersama era di mana kepemimpinan sepenuhnya berputar di sekitar poros tunggal Istana Merdeka.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
