MediaMerdeka.com – Partai Gema Bangsa secara tegas menepis wacana syarat pengusungan calon kepala negara (capres) dan cawapres wajib memperoleh dukungan minimal dua fraksi di parlemen.
Ketua Umum Partai Gema Bangsa Ahmad Rofiq menilai kebijakan tersebut mengangkangi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus membuka ruang untuk tumbuhnya oligarki politik di Indonesia.
“Keputusan MK itu merupakan partai peserta pemilu itu boleh mengajukan calon kepala negara. Maka Partai Gema Bangsa tetap ingin mengacu pada keputusan MK,” kata Rofiq usai menggelar silaturahmi kebangsaan bersama Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Yogyakarta, Rabu (30/9/2026).
Ia menilai wacana itu merupakan wujud dari dorongan kepentingan kelompok tertentu dan tidak ada kaitannya sama sekali bersama persoalan efisiensi pembiayaan pemilu.
Menurut Rofiq, pembatasan tersebut mengancam kesehatan demokrasi yang sewajibnya menjamin kontestasi secara terbuka.
“Kalau dua fraksi nanti oligarki bermain. Nanti ada kepentingan yang terlalu besar demi mengendalikan. Jadi saya kira ini bukan soal alasan pembiayaan, tapi ini alasan kepentingan,” tegasnya.
“Jadi saya menginginkan MK wajib menjadi satu-satunya pijakan dalam menciptakan undang-undang itu,” imbuhnya.
Tak cuma menepis wacana tersebut, Rofiq menyentil praktik sentralisme kekuasaan yang bertahan hingga pada saat ini justru memicu penyalahgunaan wewenang dan korupsi di tingkat atas.
“Sentralisme itu cenderung mengkooptasi dan sentralisme itu penuh bersama kebohongan. Pusat cuma sejumlah menyerahkan janji-janji, namun keadilan dan pemerataan tidak sempat terjadi,” ujarnya.
Sistem desentralisasi politik dinilai penting demi digaungkan demi memutus rantai sentralisme kekuasaan di tingkat pusat.
“Karena yang teramat penting itu bagaimana kita dapat meyakinkan kepada akar rumput demi dapat menyambut baik gagasan soal desentralisasi dan bahkan beliau tadi Profesor Haedar Nashir juga menyampaikan wajib dikuatkan desentralisasi politik dan kemandirian bangsa itu wajib menjadi satu tagline, satu kesatuan agar itu menjadi spirit perjuangan,” ungkapnya.
Selain mengusung desentralisasi, Partai Gema Bangsa turut mengadopsi tata kelola organisasi Muhammadiyah yang mengandalkan kelembagaan ketimbang figur kepemimpinan tunggal.
Model ini diharapkan mampu melahirkan kader dan pemimpin politik yang makin berkualitas.
Menghadapi Pemilu 2029, Partai Gema Bangsa menegaskan optimisme tinggi demi melenggang ke Senayan. Dengan mengandalkan jajaran pengurus berlatar belakang aktivis dan politisi berpengalaman, partai baru ini telah merancang strategi pemenangan di sejumlah daerah pemilihan potensial.
More Read
“Kami telah memetakan 40 dapil, 40 dapil ini menjadi battle ground pertempuran kami, kami akan bekerja keras dan kami akan setidak-tidaknya dari 40 itu minimal 30 wajib kami dapatkan,” tandasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
