MediaMerdeka.com – Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menyoroti persoalan gugatan mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan dalam pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK).
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ini mempertanyakan mengapa gugatan PHPU di MK tersebut baru diajukan hampir dua tahun setelah Gibran menjabat sebagai RI 2.
“Nomor satu, mereka ini bukan pasangan calon yang menggugat itu ya, bukan pasangan calon kepala negara, wakil kepala negara. Kemudian waktunya telah makin dari dua tahun kan. Kalau dalam undang-undang kan tiga hari telah wajib di… ini kan telah makin dari dua tahun,” kata Margarito di Istana Negara, Jakarta, selepas pelantikan Wantimpres, Jumat (2/10/2026).
“Jadi by law positif itu sebenarnya tidak dapat, gitu. Begitu gitu. Tidak dapat gitu,” sambungnya.
Margarito mengaku tidak memahami mengapa gugatan tersebut lalu terus disidangkan oleh MK.
“Itu saya, jujur saya, saya tidak dapat mengerti kenapa disidangkan gitu ya. Kalaulah mereka itu meyakini dan segala macam itu, prosedurnya bukan begitu. Gitu tuh. Kalau saya, Anda tanya saya begitu ya,” kata Margarito.
Menurut Margarito, mengenai sengketa ijazah Gibran yang menjadi persoalan, ada tiga pihak yang teramat menentukan dan dapat menyampaikan keterangan terkait.
“Atase Pendidikan kita yang di Singapura plus, sama di… Australia. Dan yang teramat pokok sebenarnya keterangan dari Kemendikbudnas lantaran merekalah yang teramat kompeten menegaskan apakah… itu yang disebut ijazah atau apapun yang dari Australia itu setara atau tidak bersama SMA,” kata Margarito.
“Itu yang teramat kompeten merupakan mereka dan merekalah yang menentukan sebenarnya,” ujarnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
