MediaMerdeka.com – Penghentian izin kepemilikan senjata api baru serta pengetatan razia oleh Pemerintah Thailand dinilai tidak berhasil menyasar akar masalah utama peredaran senjata api di negeri gajah putih tersebut. Lemahnya penegakan hukum pasca-penerbitan izin dan maraknya peredaran senjata api di pasar gelap menciptakan penembakan berdarah terus berulang di fasilitas publik hingga lingkungan sekolah.
Data Small Arms Survey mencatat masyarakat sekitar Thailand diperkirakan menguasai sekitar 10,3 juta pucuk senjata api, di mana 4,1 juta di antaranya berstatus senjata api ilegal tanpa registrasi resmi. Rasio kepemilikan ini menjadikan Thailand sebagai negara bersama tingkat kepemilikan senjata api masyarakat sekitar sipil tertinggi di Asia Tenggara.
Gelombang kekerasan terbaru kembali mengguncang Provinsi Nonthaburi saat seorang siswa 14 tahun menembak mati kakek-nenek, staf sekolah, dan rekannya memakai pistol 9mm milik kakeknya. Hanya berselang tiga hari, bentrok antaraparatur negara daerah yang dipicu sengketa keuangan kembali memakan pihak korban jiwa.
Perdana Menteri Anutin Charnvirakul berjanji akan merombak total tata kelola dan pengawasan senjata api demi melindungi masyarakat sekitar sipil.
“Saya tidak dapat memuaskan seluruh orang, namun kita wajib mengonfirmasi keselamatan, terutama untuk pihak korban yang tidak bersalah dan kalangan anak,” ujar Anutin, dilaporkan CNA.
Langkah taktis yang disiapkan meliputi pembekuan izin pembelian baru, pengetatan pemeriksaan di jalan raya, hingga usulan amnesti senjata api. Namun, para pakar kriminologi menilai kebijakan tersebut cuma bersifat reaktif dan berulang setiap kali tragedi besar terjadi tanpa menyelesaikan celah hukum utama.
Mengapa Reformasi Hukum Senjata Api Thailand Selalu Gagal?
Kriminolog Universitas Mahidol, Trynh Phoraksa, menegaskan bahwa pihak pemerintah Thailand terjebak dalam pola reformasi sementara yang mandek begitu perhatian publik mereda.
“Pihak berwenang dalam waktu dekat mengeluarkan tindakan pasca-insiden menonjol, namun reformasi struktural terhenti begitu perhatian publik memudar,” kata Trynh.
Pola serupa terjadi pasca-penembakan di mal Siam Paragon pada 2023, pembantaian 37 orang di penitipan anak Nong Bua Lamphu pada 2022, hingga insiden Nakhon Ratchasima pada 2020. Kebijakan penghentian sementara lisensi maupun pengetatan program senjata murah militer terbukti tidak mampu membendung arus kepemilikan senjata secara mendasar.
Kriminolog independen Krisanaphong Poothakool menyebut undang-undang senjata api Thailand telah amat ketinggalan zaman dan membutuhkan perombakan total.
“Aksesibilitas tetap amat mudah, terutama melalui pasar gelap dan senjata replika yang dimodifikasi,” ungkap Krisanaphong.
Ia mengimbuhkan bahwa denda maksimal demi kepemilikan ilegal berdasarkan undang-undang lama cuma sebesar 20.000 baht atau sekitar Rp9,3 juta, angka yang terlampau ringan demi menyerahkan efek jera. Di sisi lain, batas negara yang terbuka lebar serta produksi lokal ilegal semakin memperparah penumpukan senjata tanpa identitas.
Penelusuran media membuktikan bahwa transaksi senjata api tanpa dokumen resmi dapat dilakukan bersama amat cepat melalui aplikasi pesan instan dan media sosial. Sebuah akun daring bahkan menawarkan pistol tanpa registrasi seharga 5.500 baht bersama jaminan pengiriman kilat cuma dalam satu hingga dua hari.
More Read
Bagaimana Penembakan Massal Berdampak Pada Pemilik Senjata Resmi?
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
