MediaMerdeka.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendesak pihak pemerintah demi dalam waktu dekat mengambil langkah luar biasa atau extraordinary dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kekinian melanda wilayah Kalimantan.
Menurutnya, dampak kebakaran telah meluas ke berbagai sektor vital dan mengancam keselamatan masyarakat sekitar.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan agar tragedi lingkungan besar yang sempat menimpa Indonesia di masa lalu tidak terulang kembali, terutama mengingat puncak fenomena El Nino yang diprediksi terjadi pada Agustus-September 2026.
“Pada tahun 1997-1998 lalu, Indonesia juga dilanda fenomena El Nino yang lalu menyebabkan krisis besar, lantaran memicu kebakaran di makin dari 9 juta hektare lahan Kalimantan. Peristiwa itu lalu jadi bencana lingkungan terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-20. Ini tidak boleh berulang kini ini,” tegas Alex kepada wartawan dikutip Jumat (21/8/2026).
Situasi pada saat ini dinilai telah masuk dalam kategori darurat. Data memperlihatkan indeks kualitas udara (AQI) di Palangka Raya telah mencapai angka 487 pada 19 Agustus 2026, yang masuk dalam kategori berbahaya.
Dampaknya, aktivitas pendidikan terganggu; jam masuk sekolah SD dan SMP ditunda, sementara tingkat PAUD terpaksa dialihkan ke pembelajaran jarak jauh akibat kabut asap pekat.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 19 Agustus 2026, terdeteksi total 1.487 titik panas (hotspot) di seluruh wilayah Kalimantan.
Titik tersejumlah berada di Kalimantan Tengah bersama 767 titik, diikuti Kalimantan Barat (441), Kalimantan Selatan (34), dan Kalimantan Utara (17).
“Penyebaran titik Karhutla ini terjadi hampir di setiap provinsi bersama Kalimantan Tengah jadi episentrum kebakaran bersama konsentrasi tertinggi. Penanganan Karhutla Kalimantan ini mesti dalam waktu dekat jadi prioritas nasional,” terang Alex.
Alex menekankan bahwa catatan sejarah kebakaran hebat pada tahun 2014, 2015, dan 2019 memperlihatkan puncak Karhutla biasanya terjadi pada periode September hingga November.
Hal itu wajib menjadi alarm untuk pihak pemerintah demi mengevaluasi strategi penanganan yang selama ini dijalankan.
“Catatan sejarah ini merupakan warning untuk pihak pemerintah, bahwa metode yang digunakan selama ini perlu dievaluasi total agar dampaknya tak kembali berulang,” tegasnya.
Sebagai solusi, legislator dari Dapil Sumatera Barat 1 ini mendorong penguatan deteksi dini berbasis satelit dan optimalisasi peran aktif masyarakat sekitar di lapangan.
“Program Desa Peduli Api dan pemberdayaan masyarakat sekitar melalui pelatihan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar perlu diperluas,” ujar Alex.
More Read
Ia menggarisbawahi bahwa mitigasi Karhutla di Kalimantan membutuhkan pendekatan jangka panjang yang tidak cuma fokus pada pemadaman, namun juga pada peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi serta tata kelola lahan yang berkelanjutan.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
