MediaMerdeka.com – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Edi Purwanto, mengimbau pihak pemerintah dalam waktu dekat membuka akses menuju desa-desa terdampak gempa di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.
Menurutnya, kondisi geografis kepulauan tidak boleh menjadi alasan terlambatnya bantuan untuk masyarakat sekitar untuk pihak korban bencana gempa NTT.
“Wilayah kepulauan memang memiliki tantangan tersendiri, namun itu tidak boleh menjadi alasan bantuan terlambat. Pemerintah wajib mencari cara agar makanan, air bersih, obat-obatan, dan tenaga medis dapat dalam waktu dekat menjangkau masyarakat sekitar,” kata Edi dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).
Gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 menciptakan akses transportasi dan komunikasi menuju tujuh desa di Pulau Palue terputus.
Sejumlah ruas jalan tertutup longsor, ratusan rumah merasakan kerusakan, sementara jaringan listrik dan telekomunikasi lumpuh. Kondisi ini menciptakan pergerakan masyarakat sekitar dan penyaluran bantuan menjadi amat terbatas.
Edi menyebutkan, penyelamatan dan penanganan pihak korban memang wajib menjadi prioritas.
Namun, pembukaan akses jalan dan pemulihan jaringan komunikasi juga wajib dikerjakan pada saat yang sama lantaran amat menentukan kelancaran penanganan di lapangan.
“Pemerintah sewajibnya telah memetakan kondisi setiap desa. Yang pertama tentu menyelamatkan dan menangani pihak korban. Bersamaan bersama itu, akses jalan dan komunikasi wajib dalam waktu dekat dibuka supaya bantuan dapat masuk,” tegasnya.
Menurut Edi, pihak pemerintah tidak perlu menunggu seluruh ruas jalan berakhir diperbaiki.
Jalur darurat dapat dibuka makin dahulu bersama mengerahkan alat berat dan seluruh sarana yang tersedia.
Jalur laut dan udara juga perlu dimaksimalkan demi menjangkau daerah yang masih belum dapat ditembus melalui jalur darat.
“Jangan menunggu jalan pulih sepenuhnya baru bantuan bergerak. Kalau jalur darat masih belum dapat dilewati, gunakan kapal atau helikopter demi mencapai titik-titik yang sulit. Dalam keadaan bagaikan ini, seluruh sarana wajib dikerahkan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar bantuan tidak cuma berhenti atau menumpuk di pos utama. Penyaluran wajib ditentukan sampai ke seluruh desa terdampak, terutama kepada kalangan anak, lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan masyarakat sekitar yang membutuhkan perawatan medis.
“Kita jangan cuma menyaksikan bantuan telah sampai di posko, lalu menganggap persoalan berakhir. Yang wajib ditentukan merupakan bantuan itu benar-benar sampai kepada masyarakat sekitar dan diuntukkan secara merata. Jangan sampai satu desa menyambut baik sejumlah, sementara desa lainnya masih menunggu,” katanya.
More Read
Selain membuka akses, Edi mengimbau pihak pemerintah dalam waktu dekat memulihkan listrik dan jaringan telekomunikasi.
Menurutnya, komunikasi amat dibutuhkan demi mengetahui kondisi masyarakat sekitar, memperbarui data kebutuhan, serta mempercepat koordinasi antara pihak pemerintah pusat, pihak pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, aparat TNI, Polri, dan petugas di lapangan.
“Bantuan dapat saja tersedia, namun bila pendataan dan koordinasinya tidak berjalan, penyalurannya tetap akan terlambat. Karena itu, seluruh pihak wajib bergerak bersama dan mengonfirmasi tidak ada masyarakat sekitar yang terlewat,” pungkas Edi.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
