MediaMerdeka.com – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, mendesak pihak pemerintah demi meningkatkan status penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi bencana nasional.
Hal ini menyusul semakin meluasnya titik api di sejumlah wilayah strategis bagaikan Sumatera, Kalimantan, hingga Jawa.
Ia menekankan bahwa kondisi pada saat ini telah amat mengkhawatirkan, terutama di Kalimantan yang memiliki peran vital untuk ekosistem global namun kini terkepung asap.
“Kami amat prihatin bersama bencana karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kalimantan dikenal dunia sebagai salah satu kawasan penting untuk paru-paru dunia,” ujar Daniel kepada wartawan, dikutip Kamis (3/9/2026).
“Tetapi pada hari ini masyarakat sekitar Kalimantan justru wajib berjuang menghirup udara yang tercemar akibat kebakaran hutan dan lahan,” katanya mengimbuhkan.
Pemerintah kata dia, wajib menangani karhutla ini bersama amat serius.
“Kita tidak dapat membiarkan karhutla semakin meluas dan menciptakan masyarakat sekitar semakin menderita lantaran paparan kabut asap yang mengancam kesehatan dan keselamatan mereka. Persoalannya telah amat serius dan negara wajib hadir secara maksimal. Karhutla wajib ditetapkan sebagai bencana nasional,” katanya.
Legislator asal Kalimantan Barat ini menilai karhutla bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan telah menjadi persoalan kemanusiaan yang mendesak.
Ia menyoroti risiko kesehatan yang wajib ditanggung oleh kelompok rentan bagaikan bayi dan kalangan anak akibat paparan kabut asap dalam waktu lama.
“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat sekitar terus hidup dalam kondisi bagaikan ini. Segala kemampuan pihak pemerintah wajib dikerahkan demi memadamkan api dan mengonfirmasi tidak ada lagi pihak korban,” tegas Daniel.
Selain dampak kesehatan, Daniel juga mengingatkan adanya ancaman terhadap stabilitas ekonomi masyarakat sekitar. Kepungan asap telah mengganggu mobilitas dan melumpuhkan berbagai kegiatan usaha masyarakat sekitar yang bergantung pada aktivitas di luar rumah.
Oleh lantaran itu, ia mengimbau pihak pemerintah tidak cuma fokus pada teknis pemadaman bagaikan water bombing dan patroli udara, namun juga menjamin ketersediaan bantuan kesehatan untuk masyarakat sekitar di wilayah terdampak.
“Pemerintah wajib mengonfirmasi masyarakat sekitar yang terdampak memperoleh bantuan. Masker, alat kesehatan, oksigen, layanan kesehatan, dan kebutuhan lainnya wajib tersedia, terutama untuk kelompok rentan. Jangan sampai masyarakat sekitar dibiarkan menyikapi bahaya asap sendirian,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
