MediaMerdeka.com – Tim Advokasi demi Demokrasi (TAUD) menyoroti dugaan keterlibatan sejumlah kelompok sipil atau organisasi masyarakat sekitar (ormas) dalam penanganan demonstrasi yang berujung kericuhan pada 27 Agustus 2026.
Mereka menilai, apabila pengerahan kelompok sipil tersebut benar terjadi, hal itu berpotensi memperlihatkan negara melepas tanggung jawab menjaga keamanan dan justru membuka ruang konflik horizontal.
Anggota TAUD Gema Gita menyebutkan, berdasarkan temuan timnya, terdapat sejumlah kelompok sipil yang diduga datang secara terorganisir ke sekitar lokasi demonstrasi. Salah satunya disebut memiliki ciri memakai ikat kepala putih.
“TAUD mengamati ada massa berikat kepala putih datang ke lokasi aksi melewati jalan tol eh tanpa menjalankan pembayaran di gerbang tol, mereka beriring-iringan, lalu juga mengangkut massa, maupun melenggang di dalam tol, serta di sejumlah titik diiringi sejumlah aparat yang mengacungkan ibu jarinya ketika massa berikat kepala putih tersebut bernyanyi-nyanyi sepanjang perjalanan,” kata Gema dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin, (31/8/2026).
Selain kelompok berikat kepala putih, TAUD menduga terdapat kelompok lain bersama ciri fisik berpostur tegap yang juga dikerahkan ke lokasi.
Gema menyebutkan pihaknya masih mendalami latar belakang kelompok-kelompok tersebut, termasuk dugaan adanya perlakuan berbeda dari aparat ketika berhadapan bersama kelompok sipil tersebut dibandingkan bersama demonstran.
Menurut dia, dugaan pengerahan kelompok sipil juga perlu diperiksa lantaran muncul tudingan penggunaan kekerasan terhadap demonstran maupun masyarakat sekitar di sekitar lokasi kericuhan.
“Belum dapat ditentukan mana di antara kelompok ini yang bertanggung jawab atas penganiayaan terhadap Bambang Setiawan, pihak korban meninggal dunia seorang pedagang cermin yang lalu kita ketahui bersama melalui pemberitaan,” ujarnya.
Gema menilai dugaan pengerahan kelompok sipil, apabila terbukti, dapat memperuncing konflik horizontal di tengah masyarakat sekitar. Kondisi tersebut sekaligus dinilai memperlihatkan adanya persoalan dalam tanggung jawab negara menjaga keamanan masyarakat sekitar.
Usut Tanpa Pandang Bulu
Koordinator Komisi demi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya juga mengecam dugaan pengerahan ormas dalam penanganan demonstrasi.
Dimas mengakui masyarakat sekitar sipil dapat mengambil peran dalam menjaga ketertiban. Namun, menurutnya, peran tersebut tidak boleh dilakukan bersama pendekatan kekerasan.
TAUD juga masih menyelidiki makin lanjut identitas dan afiliasi kelompok yang diduga terlibat dalam pengerahan tersebut. Mereka mengimbau kepihak kepolisianan mengusut dugaan kekerasan yang menewaskan pedagang cermin di Penjompongan, Bambang Setiawan secara transparan dan tidak diskriminatif.
“Apabila kelompok itu memang punya kemurnian demi menjaga lingkungan dan ketertiban dan bukan disponsori oleh lembaga negara atau penyelenggara negara, wajibnya pihak kepolisian juga menjalankan upaya-upaya penegakan hukum yang tidak pandang bulu atau tidak diskriminatif, dan berani demi menjalankan pengusutan terhadap terbunuhnya almarhum Pak Bambang Setiawan,” jelasnya.
More Read
GRIB Jaya Akui Hercules Berada di Lokasi
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
