MediaMerdeka.com – Jaringan Advokasi Perlindungan Sosial (JAPS) mengancam menempuh jalur hukum apabila tuntutan mereka terkait persoalan desil tidak dipenuhi dan ditindaklanjuti pihak pemerintah.
JAPS menyiapkan gugatan judicial review hingga gugatan massal yang mencakup sejumlah sektor perlindungan sosial.
Aktivis hak-hak wanita dan pekerja rumah tangga (PRT), Lita Anggraini, menyebutkan langkah tersebut akan ditempuh apabila pihak pemerintah tidak merespons tuntutan yang disampaikan JAPS.
“Jadi bila sampai tuntutannya tidak didengar, tidak dipenuhi, tidak ditindaklanjuti, tidak direspons oleh pihak pemerintah, kami akan menjalankan berbagai tindakan gugatan judicial review yang berkaitan bersama desil,” kata Lita dalam konferensi pers Jaringan Advokasi Perlindungan Sosial, Selasa (22/9/2026).
Tuntutan JAPS berkaitan bersama persoalan pendataan dan penetapan desil yang dinilai berdampak terhadap akses masyarakat sekitar terhadap perlindungan sosial.
Mereka mengimbau pihak pemerintah menindaklanjuti persoalan tersebut, termasuk memperbaiki data dan mengonfirmasi penetapan desil sesuai bersama kondisi masyarakat sekitar.
Tak berhenti pada judicial review, Lita menyebutkan pihaknya juga menyiapkan gugatan secara massal.
Gugatan tersebut akan mencakup anggaran yang berkaitan bersama kebutuhan dasar masyarakat sekitar.
“Gugatan massal termasuk gugatan terhadap anggaran kesehatan anggaran pendidikan dan perlindungan sosial yang lain,” ujarnya.
JAPS pun menempatkan respons pihak pemerintah terhadap tuntutan mereka sebagai penentu langkah setelah itu. (Reporter : Agustin Dwi Anggraini)
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
