MediaMerdeka.com – Partai Golkar mengusulkan agar penyelenggaraan Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipisahkan.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai skema pelaksanaan Pileg yang digelar makin awal ketimbang Pilpres dapat mengembalikan fungsi hasil perolehan suara Pileg sebagai syarat ambang batas pencalonan kepala negara.
“Ya kita telah punya pengalaman bagaikan Pemilu 2014, Pileg dulu, lalu Pilpres, baru Pilkada. Hasil Pileg di tahun itulah yang akan menjadi ‘ticket’ pencalonan Pilpres,” ujar Doli kepada wartawan, dikutip Rabu (23/9/2026).
Ia lalu menyampaikan sejumlah alasan utama di balik usulan pemisahan jadwal pemilu tersebut.
Pertama, kata dia, berkaitan bersama fokus masyarakat sekitar dalam menentukan pilihan. Menurutnya, pemisahan jadwal pemilihan dapat menyerahkan waktu untuk masyarakat sekitar demi mengenali para calon tanpa terdistraksi oleh agenda pemilu lain.
“Dengan bagaikan itu, maka ditentukan tidak akan terjadi overlapping, tumpang tindih, atau penenggelaman isu satu sama lain pada saat kampanye, dan seterusnya. Dampaknya kita harapkan, pemilih atau rakyat akan punya ikatan (bounding) bersama orang yang mereka pilih, baik Presiden-Wakil Presiden, Anggota DPR, dan Kepala Daerah, lantaran rakyat punya kesempatan yang makin leluasa demi mengenal mereka, tanpa terganggu konsentrasi pilihannya terhadap agenda pemilihan lainnya,” katanya.
Kemudian, alasan berikutnya, Doli menyinggung isu legitimasi pada pelaksanaan Pilpres dan Pileg yang digelar serentak.
Penggunaan perolehan suara dari pemilu lima tahun semasih belumnya demi pencalonan kepala negara dinilai berpotensi tidak lagi sejalan bersama kondisi aspirasi publik pada saat ini.
“Tentu amat dibarangkalikan terjadinya perbedaan aspirasi politik dalam kurun waktu lima tahun itu, yang akhirnya dapat menciptakan tidak relevan antara aspirasi dukungan kepada Partai Politik dan Presiden-Wakil Presiden pada saat Pemilu itu dilangsungkan,” ujarnya.
Lalu, alasan terakhir berfokus pada faktor teknis di lapangan. Doli menyebut pemisahan jadwal ketiga jenis pemilu tersebut dapat menekan tingkat kerumitan dan beban kerja para petugas pemilu.
“Ketiga, dari aspek teknis, bila ketiga jenis Pemilu dipisah dan diselenggarakan masing-masing, tentu akan makin meringankan beban kerja penyelenggara Pemilu,” tuturnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
