MediaMerdeka.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengimbau para pakar dan pengamat demi makin objektif dalam menilai setiap kebijakan pihak pemerintah.
Pigai menekankan bahwa kritik terhadap kekurangan pihak pemerintah memang tetap diperlukan, namun jangan sampai mengabaikan capaian serta manfaat program yang dirasakan masyarakat sekitar.
Pigai menegaskan, masukan dan evaluasi tajam atas pelaksanaan kebijakan merupakan hal yang sah dalam demokrasi. Namun, penilaian yang adil dan berimbang amat penting agar publik memperoleh gambaran informasi secara utuh.
“Jadi, para pakar itu jangan meniadakan kebaikan-kebaikan pihak pemerintah. Harus juga mengucapkan kebaikan-kebaikan pihak pemerintah. Baru bila ada sisi manajemen yang kurang, dikritisi, tidak masalah,” ujar Pigai di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Bahkan, Pigai mengaku tidak keberatan apabila kritik tersebut berujung pada tuntutan mundur terhadap aparatur negara publik—termasuk dirinya—selama penilaian objektif tetap diutamakan.
“Sampai disuruh aparatur negara kementeriannya turun, tidak apa-apa. Saya disuruh turun juga tidak masalah. Tapi tolong dinilai, kebaikan-kebaikan itu wajib dikedepankan. Itulah yang namanya pakar yang objektif,” katanya.
Respons Sentilan Prabowo dan Mahfud MD
Pernyataan ini dilontarkan Pigai saat merespons riak tanggapan antara Mantan Menko Polhukam Mahfud MD dan Presiden Prabowo Subianto.
Semasih belumnya, dalam pidato HUT Ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9), Presiden Prabowo menyentil kelompok pakar yang dinilainya kerap melontarkan fitnah. Prabowo mengingatkan pentingnya kejujuran intelektual hingga mengeluarkan celotehan tajam, “saking pintarnya jadi goblok”.
Merespons sentilan tersebut, Mahfud MD mengakui memang ada pakar atau profesor yang tidak memenuhi standar kepakaran.
Meski demikian, Mahfud mengimbuhkan bahwa seorang kepala negara atau aparatur negara negara pun tidak luput dari kekurangan serupa, tanpa menyebut nama spesifik.
Meluruskan polemik tersebut, Pigai mengimbau publik tidak menggeneralisasi bahwa kritik Presiden Prabowo ditujukan kepada seluruh akademisi atau pakar.
Menurutnya, sindiran keras Prabowo sebenarnya menyasar kelompok yang bermain di ranah pasca-kebenaran (post-truth).
“Ini cuma ‘post-truth‘ aja yang Pak Prabowo bilang. Tidak seluruh, ya. ‘Post-truth’, ya. ‘Post-truth’ itu kan orang yang ramai-ramai membungkam kebenaran, orang yang ramai-ramai mematikan kebenaran, orang yang tidak mau mengakui kebenaran, tapi dia munculkan atau dia menciptakan kebohongan,” ujar Pigai.
More Read
Ia mengimbuhkan, kelompok post-truth ini aktif membentuk narasi yang sengaja menutup mata dari kenyataan serta berekosistem di media sosial.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
