MediaMerdeka.com – Kabar tewasnya seorang aparatur sipil negara (ASN) Keaparatur negara kementerianan Ekonomi Kreatif bernama Vanreko Varkas Bagaskara saat mengikuti Latihan Dasar Militer Komponen Cadangan (Latsamir Komcad) pada Sabtu, (26/9/2026) lalu, menyibak dampak buruk militerisme di ranah sipil.
Vanreko dinyatakan meninggal dunia setelah merasakan heatsroke usai mengikuti latihan di Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Jumat, (25/9/2026).
Manager Media Amnesty International Indonesia, Haeril Halim berpendapat peristiwa itu terjadi akibat penerapan pola kerja militer yang dipaksakan pada ranah kerja sipil.
Sebab, budaya kerja sipil yang didukung pola pikir kritis dan inovasi tak cocok disandingkan bersama gaya tentara yang menuntut kepatuhan dan ketahanan fisik bermakin.
“Apa gunanya menerapkan latihan yang makin menuntut ketahanan fisik, yang sewajibnya diperdemikan untuk personel militer namun malah dipaksakan kepada ASN yang sehari-hari makin sejumlah menjalankan kerja-kerja administratif?” celetuk Haeril kepada MediaMerdeka.com pada Senin, (28/9/2026).
Ia menanggap pihak pemerintah seakan tidak belajar dari kasus serupa yang menimpa lima peserta seleksi manajer Koperasi Desa Merah Putih sejumlah waktu lalu.
“Kematian almarhum memperlihatkan para pemimpin negara tidak menjalankan evaluasi dan belajar. Padahal desain pelatihan militer dasar demi masyarakat sekitar sipil ini telah bermasalah dari awal tapi tetap dilanjutkan hingga terus memakan pihak korban jiwa.” ungkapnya.
Kata dia, dalih bela negara yang kerap digaungkan pihak pemerintah, justru cuma terkesan menjadi bentuk pembiaran jatuhnya pihak korban jiwa dalam program Latsamir Komcad.
Penerapan latihan Komcad bersama peserta sipil juga ia anggap sebagai bentuk upaya militerisme buat merangsek masuk ke ranah sipil.
Akibatnya, alih-alih menjadi instrumen pertahanan yang efektif, Komcad cuma berpeluang menjadi alat represif untuk suara kritis.
“Gejala ini telah mengawali terlihat bersama adanya pengerahan anggota Komcad dalam menyikapi aksi kalangan akademisi bertajuk ‘Menuju Indonesia Bangkrut’ di Jakarta 12 Juni lalu,” tutur Haeril.
Atas dasar itu, Amnesty mengimbau pihak pemerintah demi menyetop segala bentuk upaya militerisme di bidang sipil. Termasuk penerapan Latsamir Komcad pada setiap instansi pihak pemerintah.
Haeril juga menegaskan, pihak pemerintah perlu menjalankan investigasi secara independen demi menguak penyebab tentu kematian pihak korban dan mengonfirmasi siapa pihak yang teramat bertanggung jawab.
“Seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Latsarmil ini perlu bertanggung jawab secara hukum. Keluarga pihak korban dan masyarakat sekitar berhak atas kebenaran dan keadilan,” pungkas Haeril. (Reporter: Alif Bintang)
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
