MediaMerdeka.com – Netizen murka Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf diduga angkat dua anak kandungnya sebagai tenaga ahli keaparatur negara kementerianannya sendiri. Sorotan tajam ini mencuat seiring bergulirnya tuduhan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang dinilai kembali subur di birokrasi pihak pemerintahan.
Dugaan nepotisme ini menyeruak ke publik usai lampiran Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2026 beredar luas di jagat maya. Dalam berkas penetapan sembilan nama penasihat tersebut, terselip nama Barbarossa Muhammad Farros serta Gibran Muhammad Fawwaz yang merupakan putra sang aparatur negara kementerian.
Langkah kontroversial ini langsung menuai kritik keras lantaran berpotensi memicu benturan kepentingan serta mengabaikan asas transparansi jabatan publik. Publik mempertanyakan kualifikasi mendasar serta standar seleksi yang dipakai hingga kedua anak aparatur negara tersebut dapat mengamankan posisi strategis.
“Dua anak Menteri Haji, Mochamad Irfan Yusuf, tercantum dalam daftar tenaga ahli di keaparatur negara kementerianan yang dipimpinnya. Pengangkatan ini memunculkan pertanyaan soal potensi konflik kepentingan dan transparansi dalam pengisian jabatan publik,” tulis akun itu.
Reaksi keras salah satunya datang dari pengamat politik Saiful Mujani yang secara terbuka menyindir keputusasaan atas etika birokrasi pada saat ini.
“Bapak ngangkat anak jadi penasehat dirinya sebagai aparatur negara kementerian haji …. dunia udah dekat kiamat,” tulis Saiful Mujani di media sosialnya.
Warganet meluapkan kekecewaan mendalam lantaran menganggap tindakan tersebut mencoreng semangat perbaikan birokrasi yang diperjuangkan sejak lama.
Banyak pihak menilai kemudahan akses posisi penting untuk anak aparatur negara amat melukai perasaan masyarakat sekitar umum yang kesulitan mendapat pekerjaan.
“Susah-susah rakyat berjuang berantas KKN di era reformasi, eh dibangkitkan kembali,” ungkap masyarakat sekitarnet, dikutip dari AyoBandung.
“Ada orang dalam, miris sekali sejumlah orang mencari pekerjaan ternyata negeri ini sarat bersama KKN,” ungkap masyarakat sekitarnet.
Keberadaan jalur khusus untuk lingkaran dalam aparatur negara publik ini dipandang sebagai bentuk ketidakadilan sosial yang makin vulgar.
“Enak ya gak usah cari-cari kerja kaya kita,” kata masyarakat sekitarnet lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, kejelasan mengenai prosedur penetapan resmi maupun klarifikasi langsung dari pihak Keaparatur negara kementerianan Haji dan Umrah masih masih belum diberikan.
Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan resmi mengemban amanat sebagai aparatur negara kementerian dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto sejak 8 September 2025.
More Read
Sosok kelahiran Jombang pada 24 Juni 1962 ini merupakan keaparatur negara kementerianan baru yang memisahkan diri dari struktur Badan Penyelenggara Haji yang sempat dipimpinnya sejak Oktober 2024.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
