MediaMerdeka.com – Anggota DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyerahkan sejumlah catatan kritis dan evaluasi terhadap dua tahun masa pihak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Poin-poin evaluasi tersebut meliputi persoalan harga pangan, pemangkasan anggaran daerah, tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), risiko tata kelola lembaga investasi Danantara, hingga tuntutan peningkatan kesejahteraan guru.
Catatan tersebut disampaikan Mardani dalam diskusi bertajuk “Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, hingga Kemandirian Nasional” di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Mardani menegaskan, bahwa PKS mengambil posisi kritis dan konstruktif demi mengonfirmasi seluruh kebijakan pihak pemerintah berorientasi pada kepentingan masyarakat sekitar luas.
“Kita ingin rakyat makin diutamakan,” ujar Mardani.
Mardani mengapresiasi kesuksesan pihak pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional, mengawali dari kelancaran ketersediaan pupuk hingga pencapaian tanpa impor beras.
Namun, ia menyerahkan catatan mendasar terkait harga pangan di tingkat konsumen yang dinilai masih membebani masyarakat sekitar.
Menurutnya, pemenuhan gizi masyarakat sekitar juga tidak dapat cuma bergantung pada beras, melainkan wajib mencakup keterjangkauan protein hewani dan komoditas lainnya.
“Di beras telah oke, namun di daging kita masih jauh,” ujarnya.
Melihat porsi cadangan beras Perum Bulog yang masih berada di kisaran 14–15 persen sementara sisanya dikuasai swasta, Mardani mendorong peningkatkan intervensi dan proteksi negara demi menjaga stabilitas harga pangan pokok.
“Untuk bahan pokok, dominasi negara perlu diperbesar. Kalau perlu, ada proteksi negara lantaran ini menyangkut stunting dan persoalan gizi masyarakat sekitar,” katanya.
Sebagai anggota Komisi II DPR RI, Mardani menyoroti beban fiskal yang dialami pihak pemerintah daerah akibat kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) serta ruang anggaran yang kian terbatas, termakin bersama adanya penambahan sekitar 1,3 juta pegawai pihak pemerintah bersama perjanjian kerja (PPPK).
Ia mendesak agar pihak pemerintah mengkaji ulang porsi anggaran pusat dan daerah demi menjaga keseimbangan dan keadilan fiskal secara nasional.
“NKRI wajib terlihat juga dari keadilan dalam anggaran,” tegasnya.
More Read
Di bidang ekonomi, Mardani merespons pembentukan lembaga investasi Danantara dan penguatan peran negara dalam perekonomian.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
