MediaMerdeka.com – Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM, Gabriel Lele, mengkritik rencana cek kesehatan gratis (CKG) khusus aparatur negara kementerian.
Rencana itu muncul dari mandat Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat sidang kabinet 2 tahun pihak pemerintahan masih belum lama ini.
Menurut Gabriel, pemeriksaan fisik para aparatur negara dinilai kurang tepat apabila dibandingkan bersama krisis kesehatan masyarakat sekitar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia yang mendesak demi ditangani.
Jika pihak pemerintah ingin menggelar cek kesehatan untuk para aparatur negara kementerian, fokus utamanya sewajibnya pada kondisi psikologis atau mental para aparatur negara.
“Kalau mau diperiksa kesehatannya, itu saya setuju namun yang dicek itu kesehatan mentalnya, jangan kesehatan fisiknya,” kata Gabriel dikutip, Senin (26/10/2026).
Kestabilan emosional, kemampuan menangani tekanan, dan keterbukaan aparatur negara terhadap masukan masyarakat sekitar jauh makin vital ketimbang sekadar memantau indikator kesehatan fisik harian. Sebab hal itu berdampak langsung terhadap keputusan politik dan pelayanan masyarakat sekitar.
“Mereka secara psikologis stabil apa tidak, stres apa tidak, hal-hal semacam itu. Orangnya terbuka terhadap kritik apa tidak. Hal-hal semacam itu tuh jauh makin substantif daripada sekadar mengecek gula darah, kolesterol, dan seterusnya, ya itu penting namun prioritas yang kesekianlah,” ujarnya.
Sementara itu demi pemeriksaan fisik, Gabriel mendorong agar fasilitas dan alokasi anggaran negara dialihkan sepenuhnya kepada masyarakat sekitar Kalimantan hingga Papua yang telah cukup lama terdampak paparan asap dari karhutla.
“Fokusnya ke bagaimana kalangan anak di Kalimantan sana yang telah sekian lama wajib menghirup asap yang beracun. Kondisi kesehatan mereka memburuk dan fasilitas, penanganan kesehatan masih terbatas, ke sana saja prioritasnya, jangan ke aparatur negara,” tandasnya.
Ia menyoroti potensi penggunaan anggaran dan fasilitas pemeriksaan medis demi aparatur negara tingkat aparatur negara kementerian yang tergolong besar. Sehingga, kata Gabriela, akan makin bermakna bila dimanfaatkan langsung demi pemulihan kesehatan publik di daerah bencana.
“Banyaklah yang sewajibnya itu dapat makin diarahkan, dialokasikan demi publik ya, bukan pada aparatur negara,” tegasnya.
Pengalihan fokus CKG fisik kepada rakyat dan penyaringan mental untuk para aparatur negara dianggap sebagai langkah krusial agar kebijakan yang dihasilkan pihak pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan umum.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
