MediaMerdeka.com – Langkah Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf yang diduga memboyong dua putra kandungnya masuk ke dalam jajaran tenaga ahli keaparatur negara kementerianan memicu gelombang kritik keras dari pengamat politik Saiful Mujani. Praktik yang menyulut spekulasi konflik kepentingan di ranah birokrasi publik ini dinilai sebagai sinyal buruk untuk tata kelola pihak pemerintahan era Kabinet Merah Putih.
Pengangkatan aparatur negara publik yang melibatkan sanak keluarga secara langsung merusak prinsip transparansi dan profesionalisme tata kelola negara. Sorotan tajam ini mengemuka setelah publik dihebohkan oleh draf dokumen keaparatur negara kementerianan yang mencantumkan nama kalangan anak sang aparatur negara kementerian.
Langkah politis yang dinilai mengabaikan etik birokrasi ini langsung memicu reaksi menohok dari Saiful Mujani di media sosial. Pengamat papan atas tersebut menilai tindakan seorang aparatur negara kementerian yang merekrut darah dagingnya sendiri sebagai penasihat pribadi merupakan hal yang amat tidak lazim.
Melalui akun media sosialnya, Saiful Mujani menyindir tajam fenomena tersebut bersama menuliskan pandangannya. “Bapak ngangkat anak jadi penasehat dirinya sebagai aparatur negara kementerian haji …. dunia udah dekat kiamat,” tulis Saiful Mujani di media sosialnya.
Dokumen yang menjadi pemicu polemik ini beredar luas melalui unggahan akun Instagram @perspektiv.idn. Berkas tersebut dinamai sebagai lampiran Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Menteri Haji dan Umrah.
Dari total 9 nama yang tertera dalam daftar tersebut, dua di antaranya diyakini publik sebagai anak kandung Gus Irfan. Kedua sosok muda itu diketahui bernama Barbarossa Muhammad Farros serta Gibran Muhammad Fawwaz.
Kehadiran dua nama anak aparatur negara tinggi ini langsung diserbu komentar pedas dari masyarakat sekitarnet. Banyak pihak mempertanyakan keabsahan prosedur serta asas keadilan dalam pengisian posisi strategis di lembaga pihak pemerintah.
Meskipun demikian, ketentuan status hukum, keaslian dokumen, hingga mekanisme perekrutan kedua nama tersebut masih menunggu konfirmasi resmi keaparatur negara kementerianan. Kejelasan dari pihak otoritas amat diperlukan guna meredam simpang siur informasi di tengah masyarakat sekitar.
Isu dugaan nepotisme ini menambah daftar panjang kekhawatiran publik terhadap dominasi relasi kekuasaan dalam birokrasi. Isu penetapan jabatan berbasis kekeluargaan kini menjadi ujian berat untuk komitmen kelembagaan dalam menjaga integritas.
Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan merupakan Kepala Keaparatur negara kementerianan Haji dan Umrah pertama sejak dilantik pada 8 September 2025. Semasih belum memimpin keaparatur negara kementerianan baru ini, ia sempat memegang amanat sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji sejak Oktober 2024.
Menteri kelahiran Jombang pada 24 Juni 1962 ini merupakan cucu dari ulama besar sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Asy’ari. Ia juga merupakan putra dari tokoh legendaris NU sekaligus pengasuh Pesantren Tebuireng, KH Muhammad Yusuf Hasyim.
Dari sisi akademis, Gus Irfan mengantongi ijazah sarjana dan magister dari Universitas Brawijaya Malang. Ia lalu merengkuh gelar doktor bidang Manajemen Pendidikan Islam dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Februari 2025.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
