MediaMerdeka.com – Pengamat ekonomi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Y. Sri Susilo, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut rakyat di desa tidak memakai mata uang dolar Amerika Serikat (AS) di tengah anjloknya nilai tukar rupiah berpotensi menjadi bumerang.
Menurut Sri, pernyataan kepala negara tersebut justru berpotensi menjadi sentimen negatif untuk pasar yang sedang bergejolak. Narasi yang menyepelekan ketergantungan terhadap mata uang asing dikhawatirkan dapat memicu tekanan balik terhadap rupiah.
Apalagi, kata dia, stabilitas nilai tukar nasional tidak dapat cuma dibebankan pada satu instrumen saja. Meskipun Bank Indonesia (BI) secara regulasi bertindak sebagai otoritas moneter yang wajib mengendalikan kurs, pergerakan di pasar riil juga memegang peranan penting.
Kebijakan fiskal pihak pemerintah yang tidak sejalan bersama ekspektasi pasar akan langsung direspons negatif oleh para tersangka usaha.
“Jadi, pernyataan kepala negara pada hari semasih belumnya tuh sebenarnya kurang pas, enggak tepat. Karena tugas BI wajibnya didukung oleh kebijakan pihak pemerintah,” kata Sri kepada MediaMerdeka.com, Minggu (17/5/2026).
Sri mencatat BI pada saat ini tengah berjuang keras menahan laju depresiasi rupiah melalui tujuh jurus intervensi.
Langkah-langkah tersebut meliputi intervensi besar-besaran di pasar valas, penarikan modal asing lewat Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder, hingga memperketat pengawasan pembelian dolar bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, efektivitas tujuh langkah moneter tersebut dinilai terancam melemah apabila komunikasi publik pihak pemerintah pusat tidak mencerminkan transparansi dan kondisi fundamental yang riil.
Sentimen dari pernyataan politik yang kurang sensitif terhadap pasar dinilai dapat langsung menurunkan kepercayaan investor dan tersangka bisnis.
“Ke-7 langkah yang dilakukan BI dapat menjadi kurang efektif lantaran pernyataan Presiden Prabowo ‘orang rakyat di desa enggak pake dolar kok’ tersebut,” ucapnya.
“Dibarangkalikan muncul sentimen pasar akibat tersangka ekonomi/bisnis atau investor yang merasa kurang/tidak nyaman terhadap pernyataan tersebut. Dengan kata lain pernyataan tersebut dianggap dianggap tidak pro pasar,” tambahnya.
Ia juga meluruskan anggapan bahwa masyarakat sekitar pedesaan sepenuhnya kebal dari dampak merosotnya nilai tukar rupiah. Fakta di lapangan memperlihatkan sejumlah komoditas harian yang dikonsumsi masyarakat sekitar desa masih mengandalkan impor.
Misalnya tahu dan tempe yang memakai kedelai impor, daging serta telur dari pakan ternak berbahan jagung impor, hingga obat-obatan. Semua itu tetap memakai bahan baku yang dibeli bersama dolar.
“Dampak setelah itu maka harga tahu dan tempe, daging, telur, obat dan kebutuhan sehar-hari yang berbahan baku impor juga naik. Kenaikan harga tersebut akan menjadi beban masyarakat sekitar desa dan masyarakat sekitar pada umumnya,” tandasnya.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
