MediaMerdeka.com – Gedung Komnas HAM di Menteng, Jakarta Pusat, mendadak riuh pada Selasa (19/5/2026). Massa yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia (API) menggelar aksi teatrikal dan orasi tajam demi memperingati 28 tahun Reformasi.
Mereka mengangkut misi besar: menuntut negara wajib berhenti menargetkan tubuh wanita sebagai sasaran kekerasan.
Dalam aksinya, API mendesak pihak pemerintah mengakui segala bentuk kekerasan terhadap wanita dan menghentikan pendekatan militeristik, termasuk operasi militer yang masih membayangi tanah Papua.
Dian Septi, perwakilan dari Marsinah.id, dalam orasinya mengingatkan bahwa jatuhnya rezim Orde Baru tak lepas dari perlawanan kaum wanita dan buruh.
Ia menegaskan bahwa wanita merupakan aktor utama lahirnya Reformasi.
Dian secara khusus menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026) lalu.
Baginya, simbolisme museum tersebut justru menyimpan ironi besar: upaya pengungkapan dalang pembunuhan Marsinah seolah ditenggelamkan, membiarkan para tersangka tetap kebal hukum.
“Kaum wanita ada dan terus terlihat meski negara tidak mencatatnya. Jika negara tidak mencatatnya, kitalah yang akan mencatatnya, bersama nama kita sendiri, bersama tulisan kita sendiri, bersama suara kita sendiri, lantaran perbudakan tidak akan sempat mengakui dan membenci wanita pemberani,” tegas Dian di hadapan massa.
Sementara itu, peneliti dari Indonesia Legal Resource Center, Siti Aminah Tardi, memaparkan bahwa luka Mei 1998 merupakan memori kolektif yang sengaja digunakan rezim terdahulu demi menciptakan teror dalam berekspresi.
Menurutnya, kekerasan seksual yang terjadi kala itu merupakan produk nyata dari pendekatan patriarki yang destruktif.
Ia pun melabeli pembunuhan terhadap tokoh bagaikan Marsinah dan Ita Martadinata sebagai bentuk ‘femisida seksual’—pembunuhan yang ditargetkan pada wanita lantaran gender mereka.
“Refleksi Mei 2026 ini mencatatakan dan mengklaim gerakan wanita Indonesia merupakan gerakan yang mengawali setiap perubahan,” ungkap Siti.
Suara lantang juga datang dari Timur Indonesia. Wakil Ketua Bidang Pergerakan Sarinah DPP GMNI asal Sorong, Papua Barat Daya, Salomina, menyebut negara kini menjadi ancaman nyata untuk keselamatan masyarakat sekitar sipil, khususnya wanita Papua.
Pembangunan masif melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) dinilai justru memojokkan wanita Papua.
More Read
“Hari ini proyek startegis nasional mengancam kehidupan wanita Papua di tanah Papua,” ungkap sarjana asal Sorong tersebut.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
