MediaMerdeka.com – Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, mengkritik komunikasi ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang dinilai justru memicu kekhawatiran investor dan tersangka usaha di tengah situasi ekonomi yang penuh ketidaktentuan.
Menurut Askar, pihak pemerintah semestinya fokus membangun mitigasi risiko dan menghadirkan kebijakan berbasis data serta riset. Ia menilai pengambilan kebijakan pada hari ini terlalu dipengaruhi pidato politik dibandingkan kajian ilmiah dan evidence yang relevan bersama kondisi masyarakat sekitar.
“Kalau bicara soal ketidaktentuan ekonomi, tidak ada satupun yang dapat kita tentukan apa yang terjadi di masa depan. Tetapi part terbaik yang kita dapat lakukan sebagai sebuah negara, sebagai sebuah entitas yang terus dapat mendorong pengambilan kebijakan yang rasional, merupakan membangun mitigasi risiko yang kuat,” kata Askar dikutip, Rabu (20/5/2026).
“Salah satunya merupakan terus berupaya menciptakan kebijakan yang berbasis evidence, bukan berdasarkan intuisi sentimen emosional pribadi, bukan berdasarkan memori tahun 1970-an,” ujarnya.
Disampaikan Askar, pendekatan berbasis evidence justru hilang dari pihak pemerintahan pada saat ini. Hal itu dilihat dari Kepala Negara yang hampir tidak sempat mengutip hasil studi lembaga riset negara maupun perguruan tinggi dalam merumuskan kebijakan ekonomi.
Ia mengaku jarang mendengar Presiden mengacu pada hasil kajian dari BRIN, Bappenas, maupun kampus-kampus besar dalam pidato resminya. Alih-alih pada penelitian yang ada, kebijakan strategis justru kerap muncul setelah pidato politik Presiden disampaikan.
“Kalau kita lihat seluruh narasi kepala negara pada hari ini, amat sedikit sekali bahkan saya tidak sempat mendengar kepala negara itu mensitasi hasil studi dari BRIN, mensitasi hasil studi dari Bappenas, mensitasi hasil studi dari dosen-dosen UGM, UI, ITB, dan lain-lain,” tuturnya.
Pola tersebut menjadi persoalan serius dalam tata kelola pihak pemerintahan. Sebab, kata Askar, kebijakan publik semestinya lahir dari proses teknokratis yang matang, bukan sekadar respons spontan dalam pidato.
“Beliau menciptakan kebijakan cuma bersama sebuah pidato politik, gentengisasi, cuma hadir kebijakan setelah beliau pidato coba. Dan cuma di Indonesia yang barangkali itu terjadi,” ucapnya.
Hal ini diperparah bersama kondisi rupiah yang masih terus melemah terhadap dolar AS.
Oleh dikarenakan itu, Askar mengimbau pihak pemerintah mengambil langkah tegas demi mengevaluasi sejumlah program strategis yang dinilai bermasalah. Mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih.
“Satu solusinya, hentikan MBG dan Kopdes Merah Putih, moratorium dan redesign ulang program itu,” tegasnya.
Sementara demi meredam sentimen negatif di pasar terhadap rupiah, ia mengusulkan demi menghentikan sementara komunikasi tentang ekonomi oleh Presiden dalam sejumlah bulan ke depan. Termasuk pidato kenegaraan dan lainnya.
“Kedua, demi 1, 2, 3 bulan ke depan, jauhkan Pak Prabowo dari mikrofon. Silakan tanya ke investor, ke tersangka usaha, pebisnis, mereka khawatir cuma lantaran sentimen setiap kali Pak Prabowo berpidato,” tuturnya.
More Read
Menurut dia, persoalan tersebut tidak cuma berkaitan bersama komunikasi Presiden. Bisa pula berasal dari lemahnya masukan oleh orang-orang terdekat kepala negara terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
