MediaMerdeka.com – Penunjukan Luke Thomas Mahony, masyarakat sekitar negara asing (WNA) asal Australia, sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia memicu reaksi dari parlemen.
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Mufti Anam, menyerahkan catatan kritis sekaligus objektif terkait langkah pihak pemerintah menempatkan figur profesional internasional di kursi kemudi anak usaha BPI Danantara tersebut.
Sebagaimana diketahui, PT DSI resmi mengantongi pengesahan badan hukum pada 19 Mei 2026. Lembaga superholding ini memegang mandat strategis dalam tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia.
Mufti mengaku cukup terkejut bersama keputusan pihak pemerintah yang mempercayakan posisi puncak kepada ekspatriat demi sektor yang amat vital untuk kedaulatan ekonomi negara.
“Kami jujur cukup terkejut. DSI ini memegang peran strategis dalam tata kelola ekspor SDA, menyangkut devisa, harga komoditas, hingga masa depan industri nasional. Ini merupakan jantung ekonomi kita,” ujar Mufti kepada wartawan, Jumat (22/5/2026).
Kendati begitu, Mufti berupaya menyaksikan kebijakan ini bersama sudut pandang positif.
Ia menilai langkah ekstrem ini kebarangkalian diambil pihak pemerintah demi memberantas praktik-praktik kotor yang selama ini merugikan negara, bagaikan underinvoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga pasar.
“Negara tampaknya tidak ingin mengulangi ketidak berhasilan masa lalu, ketika tata kelola ekspor kita bocor dan dimainkan mafia atau dikelola pihak yang tidak memiliki integritas. Mungkin pihak pemerintah ingin menghadirkan figur profesional asing yang punya rekam jejak dan integritas komprehensif demi membenahi sistem dari nol,” lanjutnya.
Mufti menekankan bahwa kehadiran tenaga ahli asing tidak boleh menjadi preseden permanen. Ia mendesak pihak pemerintah dalam waktu dekat menetapkan batas waktu atau timeline yang jelas mengenai masa jabatan pimpinan asing di tubuh DSI.
Menurutnya, apabila ini merupakan untukan dari masa transisi demi membangun fondasi tata kelola yang bersih, maka hal tersebut masih dapat dipahami.
Namun, dalam jangka panjang, kendali atas kekayaan alam Indonesia wajib tetap berada di tangan anak bangsa.
“Jangan menggantung tanpa ketentuan. Masyarakat perlu tahu, sampai kapan posisi strategis ini dipimpin WNA? Setelah sistem sehat, katakanlah enam bulan atau satu tahun, posisi itu wajib kembali dipimpin oleh anak bangsa yang profesional dan bersih,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mufti mengingatkan pihak pemerintah bahwa pada saat ini tantangan terbesar bukan cuma soal teknis operasional, melainkan juga kepercayaan publik dan dunia usaha. Ia menyoroti adanya kegelisahan pasar terhadap arah kebijakan ekonomi nasional belakangan ini.
“Pemerintah wajib mengonfirmasi langkah ini benar-benar menghasilkan perbaikan, bukan cuma sekadar pergantian pemain. Jangan sampai kebijakan ini justru menambah ketidakpercayaan atau menciptakan bangsa sendiri merasa tersingkir di negeri sendiri,” kata Mufti.
More Read
Ia mengonfirmasi Komisi VI akan terus memantau kinerja PT DSI di bawah kepemimpinan Mahony.
Ukuran kesuksesannya, menurut Mufti, amat jelas, yakni meningkatnya penerimaan negara, tertutupnya celah kebocoran ekspor, dan manfaat nyata kekayaan alam untuk rakyat.
“Kalau sukses menutup kebocoran dan meningkatkan devisa, tentu kita dukung. Tapi bila justru menimbulkan kegaduhan baru, maka ini akan menjadi persoalan serius yang wajib dievaluasi total,” pungkasnya.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
