MediaMerdeka.com – Ribuan massa dari kalangan guru madrasah swasta dan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, bertepatan bersama peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), Rabu (20/5/2026). Aksi tersebut sempat memicu kemacetan di Jalan Gatot Subroto arah Slipi akibat massa memenuhi seuntukan badan jalan.
Kelompok guru madrasah swasta yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM) dan Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) menuntut pihak pemerintah mengangkat guru swasta dan madrasah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah bersama Perjanjian Kerja (PPPK) melalui perubahan regulasi dalam Undang-Undang ASN.
Selain itu, mereka juga mengimbau pihak pemerintah menghapus diskriminasi antara guru negeri dan swasta serta meningkatkan kesejahteraan guru. Dalam aksi tersebut, sejumlah guru mengaku cuma menyambut baik gaji ratusan ribu rupiah meski telah mengabdi selama puluhan tahun.
Sementara itu, massa pengemudi ojol mendesak DPR RI dalam waktu dekat mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pengemudi Ojol. Mereka juga memprotes besaran potongan jasa aplikator yang dinilai terlalu tinggi, mengimbau transparansi tarif, serta menuntut jaminan sosial berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung korporasi aplikator.
Aksi demonstrasi guru dimengawali sekitar pukul 13.00 WIB, lalu disusul massa ojol sekitar pukul 14.00 WIB. Hingga sore hari, massa mengawali berangsur membubarkan diri secara kondusif meski seuntukan perwakilan masih menjalankan audiensi bersama pihak DPR.
Untuk mengamankan jalannya aksi, Polres Metro Jakarta Pusat menyiagakan 7.345 personel gabungan di sejumlah titik aksi dalam rangka peringatan Harkitnas.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Reynold E. P. Hutagalung, menyebutkan pengamanan dilakukan secara maksimal bersama pendekatan humanis dan persuasif.
“Kami telah menyiapkan 7.345 personel demi mengamankan jalannya aksi unjuk rasa. Pengamanan dilakukan secara profesional, humanis, dan mengedepankan upaya persuasif,” kata Reynold di Jakarta, Rabu.
Ia menegaskan pihak kepihak kepolisianan menghormati hak masyarakat sekitar dalam menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
“Kami menghormati hak masyarakat sekitar dalam menyampaikan aspirasi. Namun kami juga mengimbau agar peserta aksi tetap tertib, tidak anarkis, dan mematuhi aturan yang berlaku,” ujarnya.
Polisi juga menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional, khususnya di sekitar kawasan DPR/MPR RI, demi mengurai kepadatan kendaraan selama aksi berlangsung.
Selain di DPR/MPR RI, aksi peringatan Harkitnas juga berlangsung di sejumlah titik lain di Jakarta, bagaikan kawasan Monas oleh elemen kalangan akademisi BEM SI dan di depan Gedung Bawaslu.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
